Komisi III DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
Rancangan tersebut mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan sejumlah tindak pidana lainnya.
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menilai perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku penting untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi.
Ia menyampaikan pandangan itu dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu, 18 November 2026.
Menurut Edward, tindak pidana lain juga perlu masuk dalam cakupan aturan apabila dampaknya serupa.
Ia menyebut tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, serta pendanaan terorisme sebagai bagian dari cakupan tersebut.
Daftar itu juga meliputi penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata, amunisi, serta bahan berbahaya.
Tindak pidana perdagangan orang turut disebut dalam penjelasan Wamenkum mengenai ruang lingkup rancangan undang-undang tersebut.
Selain itu, aturan dapat mencakup penipuan atau penggelapan yang memakai teknologi informasi atau berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
Edward mengatakan tindak pidana tersebut berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional dan menimbulkan kerugian bagi negara.
Dampaknya juga dapat mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum, menurut penjelasannya dalam rapat.
Ia menambahkan, efektivitas aturan tidak hanya ditentukan oleh pembatasan jenis tindak pidana yang dicakup.
Mekanisme pelaksanaan perampasan aset juga menjadi perhatian, termasuk tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset.
Masyarakat, kata Edward, berharap seluruh tahapan itu berlangsung adil dan memberikan kepastian hukum.
Mekanisme tersebut juga diharapkan mampu mengatasi hambatan prosedural yang muncul dari penerapan pendekatan konvensional yang kaku.
Wamenkum menyambut baik penyelesaian RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Rancangan itu telah diselesaikan pada pembicaraan tingkat satu dan akan diteruskan ke pembicaraan tingkat dua.
Tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, sebagaimana disampaikan Edward.

