Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan dugaan penyadapan internal Polri masih terus berkembang.
Penyidik tidak hanya mencari tahu siapa yang melakukan penyadapan. Mereka juga menelusuri pihak yang diduga memerintahkan dan menggunakan informasi hasil penyadapan tersebut.
Yusril menyampaikan perkembangan itu dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Menurut Yusril, pemeriksaan sejauh ini masih banyak berfokus pada lingkungan internal kepolisian. Namun, penyidikan dapat menjangkau pihak di luar Polri.
Kemungkinan tersebut, kata dia, bergantung pada keterkaitan pihak lain dengan tujuan penggunaan hasil penyadapan. Penyidik masih mendalami hubungan itu.
“Tidak tutup kemungkinan kalau sudah koneksinya dengan yang lain,” kata Yusril, menjelaskan bahwa pemeriksaan bisa berkembang di luar institusi kepolisian.
Ia juga menyebut pejabat atau birokrat pemerintahan lain mungkin dimintai keterangan apabila ditemukan kaitan dengan penggunaan informasi tersebut.
Bagi sobat yang mengikuti perkembangan perkara ini, Yusril menegaskan pemeriksaan belum menghasilkan kesimpulan mengenai siapa yang memberi perintah.
Ia mengatakan proses pendalaman masih berjalan. Identitas pihak yang diduga berada di balik aktivitas tersebut menunggu pemeriksaan dan pengumpulan bukti.
Yusril turut mengacu pada keterangan Kapolri dalam rapat kerja bersama DPR beberapa hari sebelum konferensi pers tersebut.
Dalam rapat itu, menurut Yusril, Kapolri menyebut pengguna akhir atau end-user hasil penyadapan yang diketahui saat itu adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Sampai saat ini end-user-nya adalah mantan Kapolri, Pak Sigit,” ujar Yusril saat menjelaskan pernyataan yang disampaikan Kapolri dalam rapat kerja.
Penyebutan nama tersebut merupakan bagian dari penjelasan Yusril tentang keterangan Kapolri. Penyidikan, menurutnya, tetap menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Yusril menyebut hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti terbaru telah memunculkan petunjuk yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Aparat perlu memastikan apakah aktivitas penyadapan itu berkaitan dengan dugaan upaya menghalangi Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan.
Namun, Yusril tidak menyatakan dugaan tersebut sebagai kesimpulan akhir. Petunjuk yang muncul masih harus diuji dan dibuktikan melalui proses hukum.
Ia juga menjelaskan bahwa penyidik belum menemukan kaitan antara dugaan tindak pidana yang sedang didalami dan rencana pembunuhan Presiden Prabowo.
“Sampai sekarang belum ditemukan kaitan,” kata Yusril mengenai kemungkinan hubungan perkara tersebut dengan dugaan pembunuhan kepala negara.
Dengan demikian, fokus pendalaman saat ini adalah kemungkinan upaya menghalangi Presiden menjalankan tugas dan kewajibannya, bukan dugaan pembunuhan.
Yusril berharap penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan orang-orang yang diduga terlibat langsung dalam aktivitas penyadapan tersebut.
Ia meminta aparat menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik tindak pidana yang disangkakan, serta pihak yang berkepentingan.
Menurut Yusril, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memahami rangkaian peristiwa, mulai dari penyadapan hingga dugaan penggunaan informasi yang diperoleh.
Meski demikian, ia menyatakan penyidik masih berada dalam tahap pendalaman. Keterangan mengenai pihak lain yang terhubung belum menjadi hasil akhir.
Seluruh dugaan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak di luar Polri, masih perlu diperiksa melalui pengumpulan bukti dan proses hukum.
Yusril menegaskan pengusutan perlu dilanjutkan agar perkara tidak hanya berfokus pada pelaku penyadapan, tetapi juga tujuan penggunaannya.
Ia berharap proses tersebut dapat mengungkap pihak-pihak yang berada di balik dugaan tindak pidana makar yang sedang diselidiki.

