News

Satgas PRR Percepat Penanganan Jembatan Amblas di Aceh Singkil

Satgas PRR Percepat Penanganan Jembatan Amblas di Aceh Singkil

Jembatan di Desa Sebatang, Aceh Singkil, amblas setelah diterjang banjir besar dan kini menjadi perhatian Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Tim Monitoring dan Evaluasi Wilayah Aceh 2 meninjau lokasi pada Rabu, 18 November 2026, untuk mendorong percepatan penanganan darurat.

Fokus peninjauan mencakup pemulihan akses warga, rencana rekonstruksi permanen, serta koordinasi pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Jembatan tersebut berada pada ruas Jalan Kabupaten Singkil–Simpang Tiga Timur, Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

Arus banjir yang deras menyebabkan oprit jembatan amblas di kedua sisi. Kerusakan itu menghambat mobilitas masyarakat setempat.

Kemendagri Minta Pemda Hubungkan Capaian Nasional dengan Manfaat di Daerah

Akses tersebut menghubungkan warga dengan ibu kota kabupaten dan menjadi jalur perjalanan antarkecamatan.

Ketua Tim Monev Wilayah Aceh 2 Satgas PRR Sumatera, Brigjen TNI (Mar) Guslin, memimpin peninjauan lapangan tersebut.

Ia didampingi Wakarendalanev Kolonel Laut (S) Daniel Setiawan serta tim teknis lintas kementerian dan lembaga.

Rombongan juga melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Asisten II Setdakab, Kepala BPBD, Kepala Dinas PU, dan Kepala Dinas Pendidikan.

Selain Jembatan Tinggi di Desa Sebatang, tim turut memeriksa kondisi infrastruktur Jembatan Selok Aceh.

23 Motor Diangkut dalam Penertiban Parkir Liar di Blok M, Jukir Diamankan

Guslin menyampaikan bahwa peninjauan diarahkan untuk melihat kerusakan sekaligus mendorong pemerintah kabupaten melakukan langkah awal penanganan darurat.

Menurutnya, fungsi jembatan perlu dipulihkan agar akses masyarakat kembali berjalan seperti semula.

Ia juga menekankan pentingnya jembatan tersebut bagi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Aceh Singkil.

Penanganan kerusakan turut membutuhkan koordinasi pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Satgas PRR mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan dana Transfer ke Daerah yang telah disalurkan pemerintah pusat.

Penyidikan Penyadapan Berpeluang Meluas, Yusril Minta Aktor di Balik Kasus Ditelusuri

Dana TKD tersebut telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Guslin menyebut ketersediaan TKD di tingkat Provinsi Aceh masih sekitar 80 persen.

Sementara itu, ketersediaan TKD di Kabupaten Aceh Singkil tercatat masih sekitar 51 persen.

Satgas mendorong kedua pemerintah daerah bekerja sama memanfaatkan ruang fiskal tersebut untuk menangani jembatan yang dinilai mendesak.

Hasil peninjauan akan ditindaklanjuti melalui penyusunan kajian teknis dan Rencana Anggaran Biaya bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Kajian dan RAB itu menjadi bagian dari tindak lanjut yang disiapkan setelah tim melihat kondisi infrastruktur di lapangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Edy Widodo, menjelaskan ruas jalan kabupaten tersebut memiliki panjang 19 kilometer.

Ruas itu berfungsi sebagai jalur alternatif sekaligus jalur mitigasi bencana, selain jalan lintas provinsi.

Edy juga menyebut terdapat satu titik akses jalan lain yang terputus di sekitar lokasi.

Titik tersebut berada sekitar sembilan kilometer dari Desa Sebatang menuju Desa Pea Bumbung.

Kondisi itu menambah perhatian terhadap akses jalan di wilayah tersebut, selain kerusakan jembatan yang ditinjau Satgas PRR.

Bagi sobat yang mengikuti perkembangan penanganan, agenda utama tim adalah pemulihan akses dan penyusunan rencana rekonstruksi.

Peninjauan hari kedua tersebut juga menyoroti perlunya sinkronisasi pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Rangkaian pemeriksaan mencakup Jembatan Tinggi di Desa Sebatang dan Jembatan Selok Aceh.

Informasi yang disampaikan dalam peninjauan turut memuat kondisi dana TKD di tingkat provinsi dan kabupaten.

Dari pemeriksaan itu, Satgas PRR bersama pemerintah kabupaten akan melanjutkan kajian teknis serta penyusunan RAB.

Rencana tersebut berjalan beriringan dengan dorongan pemanfaatan dana TKD untuk menangani kerusakan yang mendesak.

Jembatan di Desa Sebatang menjadi prioritas perhatian karena kerusakan oprit pada kedua sisi menghambat perjalanan masyarakat.

Penanganan darurat diharapkan mengembalikan fungsi jembatan, sementara rencana permanen disiapkan melalui kajian dan perhitungan anggaran.

Akses jalan tersebut juga berperan sebagai jalur alternatif serta jalur mitigasi bencana bagi wilayah Aceh Singkil.

Koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menjadi bagian penting dalam tindak lanjut penanganan infrastruktur ini.

Satgas PRR menyatakan dorongan percepatan itu berkaitan dengan kebutuhan akses masyarakat dan pentingnya jalur bagi kegiatan ekonomi setempat.

Temuan lapangan, kondisi TKD, serta rencana kajian teknis menjadi pokok tindak lanjut setelah peninjauan berlangsung.

×
×