News

Opsi Lahan Sekolah Rakyat Dibahas, Hutan Kota UI Dipastikan Tetap Ada

Opsi Lahan Sekolah Rakyat Dibahas, Hutan Kota UI Dipastikan Tetap Ada

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut opsi pembangunan Sekolah Rakyat berada di lahan milik Universitas Indonesia, bukan kawasan Hutan Kota UI.

Lahan yang sedang dipertimbangkan berada di sisi Jakarta dan berbatasan dengan hutan kota, yang menurutnya tetap dipertahankan.

Klarifikasi itu disampaikan Gus Ipul untuk meluruskan informasi mengenai kemungkinan lokasi pembangunan sekolah tersebut di lingkungan UI.

Saat dikonfirmasi pada Selasa, 17 November 2026, ia menegaskan rencana itu belum menetapkan lokasi pembangunan secara final.

Pembahasan bermula setelah Kementerian Sosial meminta UI mencari kemungkinan pemanfaatan lahan untuk membangun Sekolah Rakyat.

Kemendagri Minta Pemda Hubungkan Capaian Nasional dengan Manfaat di Daerah

Pihak UI kemudian menyampaikan beberapa pilihan lokasi yang dapat dipertimbangkan pemerintah, termasuk lahan di Rawamangun dan Cawang.

Kedua lokasi tersebut berada di Jakarta Timur dan masing-masing memiliki luas sekitar 1,5 hektare.

Pilihan lainnya berada di Kampus UI Depok, tepatnya bagian kampus yang masuk wilayah Jakarta dan berbatasan dengan hutan kota.

Gus Ipul menegaskan, opsi di area tersebut tidak berarti pembangunan akan memakai kawasan hutan kota.

Menurut penjelasannya, bidang yang dibicarakan merupakan tanah milik UI, sedangkan hutan kota tetap ada.

23 Motor Diangkut dalam Penertiban Parkir Liar di Blok M, Jukir Diamankan

Seluruh pilihan lokasi itu masih dibahas pada tahap awal, sehingga belum ada keputusan final mengenai tempat pembangunan.

Dengan demikian, alternatif lahan yang disampaikan UI belum dapat dipandang sebagai penetapan lokasi untuk Sekolah Rakyat.

Gus Ipul juga menyebut rencana tersebut telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Menurutnya, Pramono menyatakan dukungan pada prinsipnya, selama rencana pembangunan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Dukungan tersebut belum menjadi keputusan pembangunan ataupun persetujuan final atas salah satu lokasi yang sedang dipertimbangkan.

Penyidikan Penyadapan Berpeluang Meluas, Yusril Minta Aktor di Balik Kasus Ditelusuri

Gus Ipul menjelaskan, masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan sebelum rencana dapat diteruskan ke proses kerja sama.

Pemeriksaan langsung ke lokasi menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menilai lahan yang ditawarkan.

Selain pengecekan lapangan, pemerintah juga harus memverifikasi administrasi serta menjalankan kajian teknis dan kelayakan.

Tahapan tersebut diperlukan sebelum rencana pembangunan dapat dilanjutkan menuju perjanjian kerja sama atau PKS.

Gus Ipul menyampaikan bahwa rencana itu dibuka kepada masyarakat agar publik mengetahui pembahasan dan dapat ikut mendiskusikannya.

Keterbukaan tersebut, menurutnya, sejalan dengan proses pemeriksaan dan pengkajian yang masih berlangsung sebelum keputusan ditetapkan.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Rencana juga tidak akan diteruskan apabila lokasi yang dipilih melanggar aturan tata ruang ataupun persyaratan keselamatan.

Karena itu, pembahasan lahan milik UI masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan pemenuhan seluruh ketentuan terkait.

Sampai proses tersebut selesai, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat belum diputuskan dan beberapa alternatif masih dalam pembahasan.

Kawasan Hutan Kota UI, sebagaimana ditegaskan Gus Ipul, bukan lokasi yang sedang dipertimbangkan untuk pembangunan sekolah.

Pilihan yang dibahas adalah lahan UI di sisi Jakarta, termasuk area yang berbatasan dengan kawasan hutan kota.

Pemerintah masih perlu memastikan kesesuaian lokasi melalui pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan.

Setelah seluruh proses dinilai sesuai, barulah rencana dapat melangkah ke tahap perjanjian kerja sama.

Gus Ipul menekankan, pembicaraan dengan pemerintah provinsi tidak menghapus kebutuhan untuk menjalani tahapan pemeriksaan tersebut.

Dukungan Pramono Anung juga disampaikan dengan syarat pembangunan berjalan sesuai aturan, bukan sebagai keputusan lokasi final.

Dengan demikian, rencana Sekolah Rakyat di lahan UI masih menunggu pemeriksaan, kajian, dan pemenuhan aturan yang berlaku.

Hasil seluruh tahapan itu akan menentukan apakah salah satu alternatif lahan dapat diproses lebih lanjut.

×
×