Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah memperluas penyampaian informasi mengenai capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat di wilayahnya.
Dorongan itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Mendagri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan.
Surat edaran tersebut menekankan keterlibatan Pemda dalam menyebarluaskan program dan hasil pembangunan pemerintah pusat hingga tingkat daerah.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Mey Rany Wahida Utami menyebut Pemda berperan strategis menjangkau masyarakat dengan informasi pembangunan.
Menurut Rany, kedekatan Pemda dengan warga dapat membantu menghubungkan capaian nasional dengan kondisi dan kebutuhan tiap daerah.
Informasi tersebut juga diharapkan menjelaskan manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah masing-masing.
Rany menyampaikan hal itu dalam forum penyampaian informasi capaian kinerja dua tahun pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Forum tersebut turut menghadirkan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Puji Hartoyo.
Hadir pula Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Ardhyta Agus Setiawan.
Peserta lainnya ialah Ketua Kelompok Substansi Strategi Komunikasi dan Isu Kementerian Pertanian Wahyu Indarto.
Rany menekankan bahwa penyampaian informasi pembangunan membutuhkan koordinasi kuat antara perangkat daerah dan pengelola kehumasan.
Kepala organisasi perangkat daerah diharapkan menyediakan data sektoral serta informasi teknis yang akurat untuk mendukung publikasi.
Sementara itu, pengelola kehumasan bertugas mengemas data agar informasinya mudah dipahami dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujar Rany.
Rany mengatakan, publikasi capaian pemerintah bukan sekadar memperluas jangkauan informasi, tetapi juga mendukung keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Untuk menyampaikan hasil pembangunan yang sudah diverifikasi, Pemda didorong menggunakan beragam kanal komunikasi.
Kanal yang dapat dimanfaatkan meliputi situs resmi, media sosial, videotron, serta saluran informasi lainnya.
Pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi, keluhan, dan masukan warga untuk mengetahui sejauh mana manfaat program dirasakan.

