JAKBAREKSPRES.COM — Ganjar Pranowo ikut soroti kasus rempang dan mendesak Pemerintah hrus mau membuka diri dan cari solusi memadai bagi masyarakat terkena dampak dari insiden ini.
Ganjar Pranowo, sosok inspiratif yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan kini berkeinginan menjadi calon presiden dari partai PDI Perjuangan, baru-baru ini memberikan tanggapannya terkait situasi yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Dengan segenap hati yang membara, Ganjar mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meluruskan kericuhan yang merajalela di pulau tersebut.
Ia merasa prihatin karena jika masalah ini dibiarkan terlalu lama, bisa memunculkan preseden buruk yang akan berdampak pada masa depan bangsa.
Tak tanggung-tanggung, Ganjar Pranowo menyampaikan pesan pentingnya penyelesaian yang cepat dan efisien dalam Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia yang diadakan di Jakarta pada hari Minggu yang lalu.
“Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, maka hal tersebut bisa menjadi inspirasi bagi kasus serupa di masa mendatang,” tegas Ganjar dengan mata berkaca-kaca.
Tak hanya itu, Ganjar juga menyoroti betapa pentingnya keterlibatan aparat pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam mengatasi situasi ini.
Pemerintah harus bersedia membuka diri dalam menghadapi masalah ini dengan transparan dan mencari solusi yang memadai.
Identifikasi akar masalah dan keterlibatan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ini, termasuk kepala daerah dan pengelola wilayah terkait, harus segera dilakukan.
Dengan melakukan investigasi menyeluruh, diharapkan situasi di Pulau Rempang bisa diselesaikan dengan cepat dan damai.
Tak lupa, Ganjar juga menekankan pentingnya mendengarkan pandangan masyarakat setempat dalam proses penyelesaian masalah ini.
“Kebijakan apa pun yang diambil, penting untuk memanggil mereka dan memberikan representasi yang adil karena kita harus mendengarkan suara mereka,” Ganjar menutup pernyataannya dengan penuh semangat.
Sebagai solusi sementara, Ganjar Pranowo memberikan saran kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan menghentikan rencana relokasi penduduk selama proses investigasi berlangsung.
Dengan begitu, akan ada kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang dihadapi.
Sebagai catatan, bentrokan di Pulau Rempang terjadi antara warga lokal dan aparat gabungan TNI-Polri serta Ditpam BP Batam sebagai aksi protes atas sengketa lahan.
Kontroversi ini dimulai ketika pemerintah mengundang investor untuk berinvestasi di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk Pulau Rempang.
PT Makmur Elok Graha kemudian diberi izin membangun Rempang Eco City dengan investasi mencapai triliunan rupiah.
Namun, konflik terjadi ketika tanah yang telah dikontrak oleh PT Makmur Elok Graha tidak dikelola dengan baik dan pihak lain diberikan izin untuk mengembangkan wilayah tersebut.
Ganjar Pranowo menegaskan bahwa masyarakat lokal Pulau Rempang sebenarnya tidak mempermasalahkan rencana pembangunan Rempang Eco City.
Editor : Arya Satrio
Sumber Berita : Postingnews.id
Halaman : 1 2 Selanjutnya
