News

PMII Minta Program Pemerintah Dikawal, Delapan Agenda Kesejahteraan Jadi Pegangan

PMII Minta Program Pemerintah Dikawal, Delapan Agenda Kesejahteraan Jadi Pegangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menempatkan delapan pendirian organisasi sebagai pijakan untuk mengawal terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Sikap itu disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026). Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, M. Shofiyulloh Cokro, menyebut pendirian tersebut sebagai komitmen untuk mendorong amanat konstitusi terlaksana.

Menurut Shofiyulloh, kebijakan negara perlu diarahkan untuk memenuhi hak masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. PMII memandang negara perlu hadir melalui regulasi, anggaran, dan kebijakan yang terukur untuk menyejahterakan rakyat. Ketiga instrumen tersebut menjadi bagian dari pendirian pertama yang ditegaskan organisasi dalam Muspimnas.

Pendirian berikutnya menekankan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber produksi. PMII juga mendorong pembaruan agraria yang adil, pembatasan monopoli, serta penguatan koperasi. Rangkaian agenda itu menempatkan akses dan pengelolaan kegiatan ekonomi sebagai perhatian dalam perjuangan ekonomi kerakyatan.

Dalam pengelolaan kekayaan alam, PMII mendorong penerapan prinsip keadilan dengan tetap memperhatikan pemulihan lingkungan. Organisasi itu turut menegaskan hak pekerja untuk mendapatkan upah layak dan perlindungan keselamatan kerja. Kebebasan pekerja untuk berserikat juga termasuk dalam pendirian yang disampaikan PMII.

Agenda lainnya mencakup pemerataan jaminan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat. PMII juga menekankan akses terhadap pendidikan bermutu bagi setiap anak. Sementara itu, partisipasi warga dan hak untuk berhimpun menjadi bagian lain dari delapan pendirian organisasi.

Kejagung Dalami Kerja Sama Migas Bekasi, Mochtar Mohamad Diperiksa sebagai Saksi

Ringkasan agenda PMII: negara hadir, akses produksi, pembaruan agraria, pembatasan monopoli, koperasi, kelestarian lingkungan, hak pekerja, layanan dasar, pendidikan, dan partisipasi warga. Uraian tersebut merangkum berbagai fokus yang disebut organisasi dalam rangkaian pendiriannya. Bagi sobat, keseluruhan agenda itu memperlihatkan perhatian PMII pada kesejahteraan sekaligus pemenuhan hak masyarakat.

PMII menyatakan dukungan terhadap program strategis pemerintah yang dinilai berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan. Dukungan tersebut juga mencakup agenda untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan. Organisasi menilai sejumlah prioritas pemerintah memiliki keselarasan dengan arah perjuangannya.

Atas dasar keselarasan itu, PMII menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah dan menjadi mitra strategis. Namun, organisasi tersebut juga menyampaikan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program-program pemerintah. Pengawalan, menurut PMII, diperlukan agar program berjalan akuntabel, tepat sasaran, serta sejalan dengan amanat konstitusi.

Komitmen pengawasan itu berkaitan dengan penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. PMII menyebut pendidikan kader, pengorganisasian masyarakat, advokasi kebijakan, dan pengawasan anggaran sebagai jalur pelaksanaannya. Dengan cara tersebut, organisasi ingin menghubungkan pendirian yang disampaikan dalam forum dengan kerja pengawasan.

Dalam sambutannya, Shofiyulloh mengingatkan bahwa negara kesejahteraan tidak cukup berhenti sebagai gagasan normatif. Menurut dia, negara harus hadir secara nyata dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar masyarakat. Ia juga menekankan pemberdayaan, agar masyarakat dapat mandiri, bukan hanya menerima bantuan.

Resign Tanpa Paklaring Fisik, Peserta JHT Tetap Berpeluang Mengajukan Klaim

Shofiyulloh menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan konstitusi kesejahteraan bukan sekadar jumlah bantuan yang disalurkan. Ukuran itu, menurutnya, juga terlihat dari kemampuan rakyat untuk bangkit, bekerja, berusaha, dan hidup sejahtera. Ia menambahkan bahwa kesejahteraan perlu berjalan seiring dengan martabat masyarakat.

Ketua Umum PB PMII tersebut meminta kader menerjemahkan delapan pendirian menjadi gerakan nyata. Ia menyebut pelaksanaan itu perlu menjangkau tingkat rayon, komisariat, hingga cabang. Kader diharapkan tidak hanya membicarakan kesejahteraan dalam forum, tetapi juga mendampingi masyarakat secara langsung.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian PMII mencakup kebutuhan pesantren untuk memperbaiki ruang belajar. Organisasi itu juga menyoroti keluarga yang belum tersentuh bantuan sosial. Selain itu, PMII menyebut persoalan perlindungan dan kesejahteraan kerja yang dihadapi pengemudi transportasi daring.

×
×