News

Kejagung Dalami Kerja Sama Migas Bekasi, Mochtar Mohamad Diperiksa sebagai Saksi

Kejagung Dalami Kerja Sama Migas Bekasi, Mochtar Mohamad Diperiksa sebagai Saksi

Kejaksaan Agung memeriksa mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kerja sama pengelolaan migas.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan tata kelola Kerja Sama Operasi atau KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.

KSO yang tengah diusut itu berlangsung pada periode 2009 hingga 2024, menurut keterangan dalam perkara yang disampaikan Kejaksaan Agung.

Mochtar menjalani pemeriksaan pada Kamis malam. Keterangan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna pada Jumat, 20 November 2026.

Anang mengatakan, Mochtar hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan kepala daerah Bekasi.

PMII Minta Program Pemerintah Dikawal, Delapan Agenda Kesejahteraan Jadi Pegangan

“Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu saudara MM selaku mantan Kepala Daerah Bekasi,” kata Anang.

Menurut Anang, pemeriksaan saksi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara. Penyidik juga berupaya memperkuat pembuktian dalam penyidikan tersebut.

“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ucapnya.

Hingga informasi tersebut disampaikan, Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola kerja sama migas tersebut.

Penyidikan ini menyoroti pengelolaan kerja sama badan usaha milik daerah Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama lima belas tahun.

Resign Tanpa Paklaring Fisik, Peserta JHT Tetap Berpeluang Mengajukan Klaim

Dalam perkara yang sama, Kejagung sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Selasa, 17 November 2026.

Namun, Tri tidak dapat menghadiri undangan pemeriksaan tersebut. Ia meminta agar jadwal pemeriksaan diatur ulang.

Informasi mengenai pemanggilan Tri menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam mengusut perkara ini.

Penyidik tengah menelusuri dugaan penyimpangan tata kelola BUMD Kota Bekasi terkait KSO dengan PT Pertamina EP pada periode tersebut.

Perkara itu berawal dari pengelolaan sumur migas di Kota Bekasi, yang kemudian melibatkan pihak swasta atau perusahaan asing.

Tambahan Rp20 Triliun untuk PBI JKN, Sisa Anggaran Dijadwalkan Cair Akhir Tahun

Dalam pelaksanaan kerja sama, terdapat indikasi pelanggaran terhadap mekanisme aturan dan perizinan, sebagaimana dijelaskan dalam informasi perkara.

Keterangan yang tersedia belum merinci aturan atau perizinan mana yang diduga dilanggar dalam pelaksanaan KSO tersebut.

Kejagung memperkirakan dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp2 triliun. Namun, tersangka belum ditetapkan.

Nilai kerugian itu masih disampaikan sebagai perkiraan dalam pengusutan perkara, sementara penyidikan dan pemeriksaan saksi terus berjalan.

Pemeriksaan Mochtar berlangsung dalam kapasitas saksi. Keterangan resmi Kejagung menyebut pemeriksaan itu bertujuan melengkapi pemberkasan perkara.

Informasi yang disampaikan Kejagung belum menjelaskan materi khusus yang ditanyakan penyidik kepada Mochtar selama pemeriksaan.

Kejagung juga belum mengumumkan jadwal pemeriksaan ulang Tri Adhianto setelah permintaan penjadwalan kembali disampaikan.

Dengan demikian, dua nama kepala daerah yang disebut dalam rangkaian pemeriksaan adalah Mochtar Mohamad dan Tri Adhianto.

Mochtar telah memenuhi panggilan penyidik, sedangkan Tri meminta jadwal pemeriksaannya diatur ulang karena tidak dapat hadir.

Keduanya disebut dalam konteks pemeriksaan perkara tata kelola KSO, bukan sebagai pihak yang telah ditetapkan menjadi tersangka.

Sampai keterangan Kejagung pada 20 November 2026, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan dan pengumpulan keterangan.

Penyidikan berfokus pada tata kelola kerja sama antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.

Rentang kerja sama yang menjadi perhatian penyidik mencakup periode 2009 sampai 2024, berdasarkan keterangan mengenai perkara.

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan sumur migas di Bekasi dan keterlibatan pihak swasta atau perusahaan asing.

Kejaksaan Agung belum menyampaikan penetapan tersangka, meskipun perkiraan kerugian negara dalam perkara disebut mencapai Rp2 triliun.

Pemeriksaan terhadap saksi, menurut Anang, diperlukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara yang sedang diusut.

×
×