DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026.
Keputusan tersebut menandai berakhirnya proses pengusulan regulasi yang telah berlangsung selama 18 tahun, menurut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum palu diketukkan, ia meminta persetujuan setiap fraksi atas rancangan undang-undang tersebut.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?,” tanya Puan.
Anggota rapat menjawab, “Setuju.” Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda bahwa rancangan tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menjadi tahap penting setelah pembahasan intensif di Komisi III DPR RI dimulai pada Agustus 2025.
Habiburokhman menyebut regulasi itu mendesak untuk disahkan. Ia mengatakan rancangan tersebut telah diusulkan sejak 18 tahun sebelumnya.
Menurut dia, pembahasannya di Komisi III berlangsung lebih dari satu tahun, terhitung sejak Agustus 2025.
“Pertama-tama kita perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu, 18 tahun yang lalu dan sudah 1 tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025, diproses di Komisi III DPR RI,” kata Habiburokhman.
Sorotan utama dari undang-undang ini adalah perubahan arah penegakan hukum. Perhatian tidak hanya tertuju pada hukuman penjara bagi pelaku.
Regulasi tersebut juga mendorong pemulihan kerugian yang dialami negara dan korban tindak pidana.
Habiburokhman menjelaskan, pendekatan itu menjadi dasar penting dalam perubahan paradigma penegakan hukum melalui perampasan aset.
“Paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” ujarnya.
Salah satu mekanisme yang diperkenalkan adalah perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah non-conviction based. Penjelasan mengenai mekanisme ini disampaikan dalam pembahasan pengesahan undang-undang.
Selain mengatur perampasan aset, regulasi tersebut diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan aset yang terpadu.
Sistem itu dirancang berbasis teknologi informasi dan independen. Rincian lebih lanjut mengenai penerapannya tidak dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan.
Cakupan aturan tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Undang-undang ini juga menyasar tindak pidana lain yang menimbulkan banyak korban.
Habiburokhman menyebut investasi fiktif dan kejahatan finansial modern sebagai bagian dari tindak pidana lain yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan.
Dengan cakupan tersebut, perhatian aturan turut mencakup bentuk kejahatan finansial yang disebutkan dalam penjelasan DPR.
Namun, uraian yang disampaikan dalam rapat tidak merinci seluruh jenis tindak pidana lain yang akan diatur.
Bagi sobat, poin penting dari pengesahan ini adalah arah kebijakan yang menempatkan pemulihan kerugian sebagai tujuan.
Arah tersebut berjalan berdampingan dengan upaya menghukum pelaku, sesuai penjelasan mengenai paradigma undang-undang.
UU Perampasan Aset disahkan setelah proses panjang sejak pertama kali diusulkan 18 tahun lalu.
Rapat paripurna pada 19 November 2026 menjadi momen pengambilan keputusan, setelah pembahasan intensif dimulai di Komisi III pada Agustus 2025.
Ringkasan informasi: Status, disahkan menjadi undang-undang; tanggal pengesahan, 19 November 2026; rapat dipimpin Puan Maharani.
Pokok kebijakan yang dijelaskan, pemulihan kerugian negara dan korban; mekanisme yang disebut, perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
Ruang lingkup yang diterangkan meliputi korupsi serta tindak pidana lain, termasuk investasi fiktif dan kejahatan finansial modern.

