Teknologi drone bawah air berpeluang memperkuat pengawasan laut, membantu mengenali indikasi pencemaran, dan memeriksa infrastruktur industri secara lebih terarah.
Potensi tersebut dipaparkan Prof. Fatma Lestari, Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).
Ia menyampaikan paparan dalam 2026 Global Conference on Process Safety and Big Data di Frankfurt am Main, Jerman.
Konferensi tersebut berlangsung pada 15–16 September 2026 dan diselenggarakan bersama Center for Chemical Process Safety (CCPS) serta European Process Safety Centre (EPSC).
Materi yang dibawakan Prof. Fatma berjudul “Underwater Drone-Based Environmental Surveillance for Marine Pollution Control and Process Safety Resilience”.
Drone bawah air dapat membantu inspeksi fasilitas industri dengan mendokumentasikan kondisi infrastruktur bawah laut serta menemukan indikasi kerusakan.
Informasi dari pemeriksaan juga dapat membantu menentukan area yang perlu mendapat perhatian lanjutan, tanpa mengharuskan personel mendekati lokasi sulit.
Teknologi ini dinilai relevan bagi Indonesia, terutama untuk fasilitas migas lepas pantai, terminal bahan bakar, dan kawasan industri pesisir.
Lokasi-lokasi tersebut memiliki risiko pencemaran laut, sehingga pemantauan kondisi lingkungan dan fasilitas menjadi bagian penting dari pengawasan.
Dalam keselamatan proses, kebocoran berarti bahan keluar dari peralatan yang dirancang untuk menahannya, menurut penjelasan Prof. Fatma.
Pipa, katup, tangki, dan sambungan semestinya menjaga bahan tetap berada pada jalur yang telah ditentukan.
Namun, kerusakan, tekanan yang melampaui batas operasi, maupun pekerjaan yang mengubah kondisi peralatan dapat mengganggu fungsi tersebut.
Perusahaan mempelajari bagaimana gangguan semacam itu bermula, berkembang, lalu dikendalikan sebagai bagian dari manajemen keselamatan proses.
Pemantauan bawah air juga dapat menghubungkan informasi kondisi lingkungan dengan data operasional fasilitas, menurut kajian yang dipaparkan.
Foto, citra sonar, dan data kualitas air dapat dipadukan dengan peta jalur pipa serta infrastruktur pesisir.
Gabungan informasi itu dapat membantu menentukan lokasi yang perlu diperiksa, sehingga pengawasan bisa lebih terarah.
Pengembangan kajian Prof. Fatma turut didukung kegiatan lapangan di sejumlah perairan Indonesia sepanjang 2026.
Wilayah yang disebutkan mencakup Karimunjawa dan Kepulauan Seribu, tanpa rincian hasil kegiatan lapangan dalam paparan tersebut.

