KPK menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah disahkan. Lembaga itu juga menilai pemberantasan korupsi membutuhkan penguatan regulasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan sikap tersebut setelah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang.
Dalam pernyataannya pada Jumat, 20 November 2026, Budi menegaskan KPK akan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Budi menjelaskan KPK merupakan lembaga penegak hukum sekaligus pelaksana undang-undang. Karena itu, institusi tersebut akan mengikuti aturan yang berlaku.
Menurut Budi, UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat KPK dalam memberantas korupsi dan mendorong pemulihan keuangan negara.
Ia menyebut upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada proses hukum. Upaya itu juga diharapkan menimbulkan efek jera.
Perampasan aset, kata Budi, dapat mendukung pemulihan keuangan negara secara optimal setelah tindak pidana korupsi terjadi.
Dalam pandangan KPK, penindakan juga perlu diikuti langkah korektif untuk mencegah munculnya tindak pidana dengan modus serupa.
Langkah korektif tersebut ditujukan untuk menutup celah yang bisa dimanfaatkan pelaku baru dalam melakukan korupsi.
Budi turut berharap setiap penindakan KPK menjadi bahan edukasi bagi masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
Ia mengatakan edukasi itu diharapkan membuat masyarakat memahami dampak penindakan dan merasa gentar untuk melakukan korupsi.
Meski UU Perampasan Aset telah disahkan, KPK menilai penguatan pemberantasan korupsi masih membutuhkan terobosan dalam regulasi lainnya.
Budi menyebut perlunya memasukkan empat jenis delik korupsi yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi ke hukum nasional.
Konvensi tersebut dikenal dengan nama United Nations Convention Against Corruption, atau UNCAC. KPK mendorong pengadopsian empat delik itu.
Ringkasan: KPK menyatakan patuh pada UU; perampasan aset mendukung efek jera dan pemulihan negara; empat delik UNCAC didorong masuk hukum nasional.

