Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin, 9 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Anwar telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi mengenai ketidakhadirannya kepada penyidik.
Menurut Budi, Anwar beralasan tidak bisa datang karena memiliki kegiatan dewan, yakni kegiatan reses yang berlangsung pada hari pemeriksaan.
Panggilan kali ini ditujukan kepada Anwar dalam kapasitasnya sebagai tersangka, setelah sebelumnya beberapa kali dipanggil sebagai saksi.
Budi menyampaikan bahwa penyidik akan menelaah dan menganalisis surat serta alasan ketidakhadiran yang disampaikan Anwar.
Meski demikian, penyidik langsung menghubungi Anwar untuk mengatur jadwal pemeriksaan pengganti pada Senin pekan depan.
Jadwal baru tersebut, kata Budi, sudah dikomunikasikan dan disampaikan kepada Anwar setelah penyidik menghubunginya.
KPK juga mengimbau Anwar dan BGS agar hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin mendatang.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah bagi Kelompok Masyarakat atau Pokmas di Jawa Timur.
Dana hibah yang disorot dalam perkara itu bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster.
Klaster pertama berkaitan dengan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi sebagai pihak penerima suap.
KPK menetapkan Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, Wawan Kristiawan, dan A. Royan sebagai pemberi suap pada klaster tersebut.
Proses hukum terhadap Kusnadi dihentikan setelah ia meninggal dunia, sedangkan empat pemberi suap telah menjalani proses hingga inkrah.
Empat orang yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap itu adalah Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan.
Sementara itu, A. Royan belum diproses lebih lanjut karena sedang sakit, menurut keterangan dalam perkara tersebut.
Pada klaster kedua, Anwar Sadad ditetapkan sebagai penerima suap bersama stafnya, Bagus Wahyudiono.
Anwar juga merupakan Anggota DPR RI periode 2024–2029, selain pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
KPK mencatat ada 10 orang yang ditetapkan sebagai pemberi suap dalam klaster kedua perkara dana hibah tersebut.
Mereka adalah Ra. Wahid Ruslan, Moch. Mahrus, M. Fathullah, Achmad Yahya, Mahud, Fauzan Adima, dan Jon Junaidi.
Daftar tersebut juga mencakup Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, serta Abdul Motollib sebagai pihak pemberi dalam klaster kedua.
Absennya Anwar pada panggilan terbaru belum mengubah jadwal pemeriksaan berikutnya yang telah disampaikan penyidik kepadanya.
KPK meminta Anwar hadir pada jadwal baru, bersama BGS, untuk menjalani pemeriksaan sesuai agenda penyidik.
Budi mengatakan alasan ketidakhadiran Anwar akan ditelaah berdasarkan surat yang telah disampaikan kepada penyidik.
Pemeriksaan pekan depan menjadi jadwal ulang setelah Anwar mengonfirmasi tidak dapat hadir pada panggilan Senin tersebut.
Perkara ini mencakup dugaan pengurusan dana hibah Pokmas yang berasal dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Jumlah tersangka yang ditetapkan KPK dalam perkara tersebut mencapai 21 orang, dengan pembagian berdasarkan dua klaster.
Informasi yang disampaikan KPK juga mencakup perkembangan berbeda terhadap para pihak dalam klaster pertama.
Kusnadi meninggal dunia, empat pemberi suap telah inkrah, dan A. Royan belum diproses lebih lanjut karena sakit.
Untuk klaster kedua, KPK menetapkan Anwar dan Bagus Wahyudiono sebagai penerima, serta 10 orang lainnya sebagai pemberi suap.
