Dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional kembali menjadi perhatian publik.
Pengamat politik, pertahanan, dan keamanan Selamat Ginting menilai perkara tersebut memiliki dimensi yang lebih luas daripada pelanggaran hukum biasa.
Ia meyakini mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo informasi mengenai perkara itu.
Namun, penilaian Selamat tersebut merupakan analisis pribadinya. Pernyataannya tidak membuktikan bahwa Listyo telah memberikan pengakuan kepada Presiden.
Selamat mengatakan, dugaan penyadapan perlu ditelusuri dari sisi politik dan keamanan negara, terutama terkait kemungkinan pengumpulan informasi strategis.
Menurutnya, aparat keamanan semestinya dapat mendeteksi aktivitas tidak wajar melalui pengawasan terhadap administrator, operator, dan pejabat yang memiliki hak istimewa.
Ia menyebut Listyo sebagai salah satu pejabat yang memiliki akses khusus ketika masih menjabat sebagai Kapolri.
“Sistem keamanan tentu saja dari kasus ini sudah mendeteksi aktivitas tidak wajar dari administrator, operator, dan pejabat yang memiliki hak istimewa, dalam hal ini Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada saat menjadi Kapolri,” kata Selamat.
Pernyataan itu disampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV pada Senin, 9 November 2026.
Selamat berpandangan persoalan tersebut tidak cukup dipahami sebagai penggunaan perangkat penyadapan tanpa izin.
Ia juga menyoroti peran Badan Intelijen Negara atau BIN dalam mengungkap dugaan jaringan yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan.
Menurut Selamat, BIN semestinya mampu mengidentifikasi pihak yang berupaya memperoleh informasi strategis negara serta menelusuri motifnya.
Ia turut mengemukakan kemungkinan keterlibatan pihak asing, tetapi tidak menyebut bukti yang dapat memastikan dugaan tersebut.
“Kemudian tentu saja Badan Intelijen Negara. Saya berhipotesis bahwa ini dia harus mampu dan dia sudah mampu mengidentifikasi siapa yang berusaha memperoleh informasi strategis negara. Apa motifnya? Ini bukan motif bunga-bunga atau kembang-kembang, tapi bagaimana jaringan aksesnya dan apakah ada keterlibatan pihak asing. Ini sudah dilaporkan kepada presiden,” jelas Selamat.
Selamat menyatakan kronologi dan jaringan penyadapan semestinya menjadi perhatian pimpinan negara. Ia meyakini Presiden Prabowo telah menerima laporan lengkap.
Keyakinan tersebut tetap merupakan pandangan Selamat, bukan konfirmasi dari Presiden maupun Listyo mengenai adanya laporan atau pengakuan.
“Jadi kalau kita bicara hukum, itu sudah ketinggalan jauh. Kita sudah final di situ, sudah ketok palu. Sebagai gambaran tentu saja saya meyakini bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah melaporkan semuanya kepada presiden,” tuturnya.
Dalam keterangannya, Selamat tidak menjelaskan identitas pihak yang diduga menjadi pengguna penyadapan. Ia juga tidak memaparkan bukti mengenai dugaan keterlibatan pihak asing.
Karena itu, pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik aktivitas tersebut masih belum terjawab dalam pernyataannya.
Uraian Selamat berfokus pada perlunya penelusuran akses sistem, pihak yang memiliki hak istimewa, serta kemungkinan jaringan pengumpulan informasi strategis.
Berikut inti pandangan yang disampaikan Selamat: ia menilai pengawasan sistem penting, BIN perlu mengidentifikasi pihak terkait, dan Presiden diyakini telah menerima laporan.
Semua poin tersebut bersumber dari analisis Selamat dalam tayangan Kompas TV, bukan pernyataan resmi yang mengonfirmasi dugaan penyadapan maupun pengakuan Listyo.
Dengan demikian, dugaan mengenai jaringan, motif, dan kemungkinan keterlibatan pihak asing perlu dibedakan dari fakta yang telah terkonfirmasi.
Informasi yang tersedia dalam pernyataan itu belum mengungkap siapa pengguna penyadapan, bagaimana jaringan bekerja, atau bukti yang mendasari dugaan tersebut.
