Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat belum terselesaikan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.
Yusril menjelaskan, penanganan kasus-kasus tersebut belum menemukan titik terang karena sejumlah persoalan masih menghambat prosesnya. Salah satu kendala utama, menurut dia, adalah belum adanya kesamaan persepsi tentang kualifikasi pelanggaran HAM berat.
Ia mengingatkan bahwa tidak semua pelanggaran hak asasi manusia otomatis tergolong pelanggaran HAM berat. Penentuan kategori penting karena akan memengaruhi jalur hukum yang digunakan untuk menangani sebuah perkara.
Jika suatu peristiwa memenuhi kualifikasi pelanggaran HAM berat, perkara dapat ditangani melalui Pengadilan HAM. Namun, apabila tidak memenuhi kualifikasi tersebut, proses hukum tetap perlu berjalan melalui peradilan pidana biasa.
Yusril menekankan, perbedaan kategori tidak boleh membuat dugaan kejahatan berhenti tanpa kejelasan penanganan. Menurut dia, perkara harus tetap diproses, baik melalui mekanisme Pengadilan HAM maupun peradilan pidana biasa.
Selain soal kualifikasi, ia menyoroti kendala teknis dan prosedural dalam penyelidikan serta penyidikan perkara. Hambatan tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
Dalam mekanisme yang berjalan, Komnas HAM bertugas melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat. Hasil penyelidikan kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dalam tahap penyidikan.
Yusril menyebut, berkas yang diserahkan Komnas HAM terkadang dinilai belum cukup oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan dapat meminta penyelidik melengkapi bagian yang dianggap masih kurang dalam pembuktian.
Masalah muncul karena kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik berbeda dari kewenangan penyidik. Yusril menjelaskan, Komnas HAM memiliki keterbatasan untuk memenuhi sejumlah permintaan tambahan dari Kejaksaan Agung.
Salah satu batasan yang disampaikan Yusril menyangkut pemanggilan paksa seseorang. Tindakan tersebut, menurut penjelasannya, merupakan kewenangan yang tidak dimiliki Komnas HAM saat menjalankan fungsi penyelidikan.
Situasi itu membuat proses tindak lanjut berkas menghadapi kendala ketika penyidik meminta langkah tambahan. Komnas HAM dapat menyampaikan hasil penyelidikan, tetapi ruang kewenangannya tidak sama dengan penyidik.
Yusril menggambarkan perbedaan itu sebagai persoalan dalam alur penanganan perkara. Penyelidikan berada di Komnas HAM, sedangkan penyidikan dilakukan Kejaksaan Agung setelah menerima hasil penyelidikan.
Menurut Yusril, penyidik dapat meminta penyelidik menindaklanjuti kekurangan dalam berkas perkara. Namun, penyelidik memiliki batas kemampuan dan kewenangan untuk melakukan tindakan yang diminta.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan penetapan kategori pelanggaran. Koordinasi serta pembagian kewenangan antara lembaga juga menjadi bagian dari hambatan penanganan.
Dari keseluruhan 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat, empat di antaranya sudah dibawa ke persidangan. Sementara itu, 13 kasus lainnya masih belum menemukan penyelesaian.
Empat perkara yang telah ditangani melalui Pengadilan HAM meliputi Peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai. Keempatnya menjadi bagian dari total 17 kasus yang disebut Yusril.
Ringkasan angka yang disampaikan Yusril mencatat 17 kasus secara keseluruhan, dengan empat perkara telah disidangkan. Sebanyak 13 kasus lainnya masih menunggu penyelesaian, sementara kendala mencakup kualifikasi perkara dan proses antarlembaga.
Bagi sobat yang mengikuti perkembangan isu ini, angka tersebut memperlihatkan perbedaan antara kasus yang telah disidangkan dan yang belum selesai. Yusril menyebut kesamaan persepsi serta pembagian tugas sebagai persoalan yang perlu diperhatikan dalam penanganannya.
