Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencabut Hak Guna Usaha milik 11 perusahaan di sejumlah wilayah Indonesia.
Keputusan tersebut mencakup perusahaan dengan investor Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, selain pemegang saham dari dalam negeri.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, pencabutan terhadap 11 perusahaan itu dikelompokkan menjadi lima klaster berdasarkan pelanggaran dan status perizinan.
Namun, Nusron belum mengungkapkan secara terperinci identitas pemilik modal dalam negeri yang terlibat dalam perusahaan-perusahaan tersebut.
“Kalau dilihat dari BO-nya (Beneficiary Ownership-nya), dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura investornya, pemegang sahamnya, juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini,” kata Nusron.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Senin, 9 November 2026.
Dari 11 perusahaan, tiga perusahaan masuk klaster pertama dan seluruh HGU-nya dicabut oleh Kementerian ATR/BPN.
Alasan pencabutan penuh pada kelompok ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang meluas serta berulang.
Tingkat area terbakar di perusahaan-perusahaan tersebut disebut melampaui 50 persen, sementara fasilitas pencegahan dan mitigasi kebakaran tidak tersedia.
Nusron mengatakan, kondisi itu melanggar ketentuan dalam surat keputusan yang menjadi dasar pemberian hak kepada perusahaan.
“Kenapa dicabut semua? Karena kebakarannya lebih dari 50 persen, kemudian kejadian berulang, kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada, yang kemudian melanggar diktum SK waktu pemberian hak,” jelasnya.
Ia menegaskan, perusahaan penerima HGU harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam keputusan pemberian hak tersebut.
“Jadi waktu pemberian hak itu ada diktumnya, syaratnya begini-begini, syaratnya enggak terpenuhi,” imbuh Nusron.
Ringkasan perusahaan pada klaster pertama menunjukkan tiga lokasi dengan luas lahan yang berbeda di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
PT MIB berlokasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan 4.000 hektare.
PT RKRA berada di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dan memiliki lahan seluas 11.558 hektare.
PT SKM berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan bidang lahan seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Data itu mencatat dua bidang lahan untuk PT SKM, dengan luas masing-masing tercantum dalam rincian yang disampaikan Kementerian ATR/BPN.
Delapan perusahaan lainnya juga masuk dalam daftar pencabutan HGU, tetapi rincian alasan dan luas lahannya tidak dipaparkan dalam keterangan tersebut.
Daftar keseluruhan mencakup perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Di Kalimantan Selatan, perusahaan yang disebut adalah PT MIB, berlokasi di Kabupaten Banjar.
Di Kalimantan Barat, daftar mencakup PT RKRA, PT SKM, PT SAE, PT BSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, serta PT API.
Lokasi perusahaan-perusahaan tersebut berada di Kabupaten Melawi, Ketapang, Landak, Kubu Raya, dan Kapuas Hulu.
Sementara itu, dua perusahaan yang disebut berada di Kalimantan Timur adalah PT JMS dan PT STP, keduanya berlokasi di Kutai Kartanegara.
Rincian daftar perusahaan mencakup PT MIB di Banjar; PT RKRA di Melawi; serta PT SKM, PT AER, dan PT API di Ketapang.
Perusahaan lain yang tercantum ialah PT SAE dan PT ANI di Landak, PT BSLT di Kubu Raya, serta PT BOS di Kapuas Hulu.
Dua nama terakhir dalam daftar wilayah Kalimantan Timur adalah PT JMS dan PT STP yang berlokasi di Kutai Kartanegara.
Kementerian ATR/BPN menyebut pencabutan dilakukan dalam lima klaster, tetapi keterangan yang tersedia merinci alasan khusus untuk klaster pertama.
Untuk kelompok pertama, faktor yang disebut meliputi kebakaran lebih dari 50 persen, kejadian berulang, serta ketiadaan sarana antisipasi.
Penilaian tersebut juga berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap diktum atau persyaratan yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian HGU.
Dalam penjelasannya, Nusron tidak menyebut nama perusahaan mana yang memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, atau Singapura.
Ia juga belum membuka identitas pemilik modal dalam negeri, sehingga keterkaitan investor dengan setiap perusahaan belum dirinci.
Bagi sobat yang mengikuti isu pertanahan dan kebakaran lahan, informasi yang disampaikan sejauh ini memuat daftar perusahaan serta alasan klaster pertama.
Data luas lahan yang dipaparkan secara rinci hanya mencakup PT MIB, PT RKRA, dan PT SKM dalam kelompok pencabutan total.
Kementerian ATR/BPN menyebut langkah tersebut sebagai pencabutan HGU, dengan dasar pelanggaran dan status perizinan yang dibagi ke lima klaster.
Rincian lebih lanjut mengenai delapan perusahaan lainnya tidak dijabarkan dalam keterangan Nusron yang disampaikan pada konferensi pers tersebut.
