Penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina masih berlanjut. KPK menyita uang senilai Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin.
Bobby saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Dalam perkara tersebut, ia masih diperiksa sebagai saksi.
Penyitaan ini menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023.
Nama Bobby kembali menjadi perhatian setelah uang tersebut diamankan penyidik. Sebelumnya, ia juga pernah dimintai keterangan oleh KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penyitaan uang tersebut. Ia menyebut uang itu berasal dari Bobby, yang diperiksa sebagai saksi.
“Benar, dalam penyidikan,” kata Budi Prasetyo saat mengonfirmasi tindakan penyitaan dalam perkara tersebut.
Budi kemudian menjelaskan bahwa penyidik mengamankan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, berinisial BR.
“Ada penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi saudara BR,” ujarnya.
Keterangan KPK itu menegaskan bahwa penyitaan berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek digitalisasi SPBU.
“Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait digitalisasi SPBU,” kata Budi mengenai perkara yang sedang ditangani penyidik.
Kasus yang ditangani KPK tersebut menyangkut proyek digitalisasi SPBU Pertamina selama periode 2018 hingga 2023.
Namun, informasi yang disampaikan KPK sejauh ini terbatas pada penyitaan uang dan status Bobby sebagai saksi.
KPK belum menjelaskan secara terbuka asal uang Rp2 miliar yang diamankan penyidik dari Bobby.
Penyidik juga belum memerinci alasan khusus penyitaan uang tersebut dalam rangkaian penyidikan perkara ini.
Kaitan uang yang disita dengan dugaan penyimpangan proyek digitalisasi SPBU juga belum dijelaskan secara rinci kepada publik.
Karena itu, penyitaan tersebut belum disertai penjelasan terbuka mengenai asal dana atau dugaan hubungan langsungnya dengan proyek.
Dalam keterangan yang tersedia, KPK hanya menyebut tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari penyidikan perkara korupsi digitalisasi SPBU.
Bobby masih berstatus saksi dalam perkara ini, berdasarkan penjelasan juru bicara KPK mengenai penyitaan uang tersebut.
Ia pernah dimintai keterangan oleh penyidik sebelum perkembangan terbaru berupa penyitaan uang senilai Rp2 miliar.
Informasi mengenai pemeriksaan sebelumnya dan penyitaan terbaru menjadi bagian dari perkembangan penyidikan yang melibatkan Bobby.
Meski demikian, keterangan tersebut tidak menyebut bahwa Bobby telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sedang diusut.
KPK juga belum mengungkap lebih jauh bagaimana penyidik menilai uang yang diamankan berkaitan dengan perkara tersebut.
Penyitaan dalam perkara ini dijelaskan sebagai langkah untuk mengamankan barang yang diduga berhubungan dengan proses hukum.
Dengan penyitaan tersebut, penyidikan atas dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023 terus berjalan.
Nilai uang yang diamankan mencapai Rp2 miliar. KPK menyebut uang itu disita dari seorang saksi berinisial BR.
Juru bicara KPK mengonfirmasi bahwa saksi yang dimaksud adalah Bobby Rasyidin, yang kini memimpin PT KAI.
Meski demikian, penjelasan mengenai sumber uang belum disampaikan secara terbuka oleh KPK kepada publik.
Rincian alasan penyitaan dan hubungan dana dengan dugaan penyimpangan proyek juga masih belum dipaparkan penyidik.
Dengan demikian, informasi yang telah dikonfirmasi KPK mencakup nilai uang, identitas saksi, dan perkara yang diselidiki.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina dalam kurun waktu 2018–2023.
KPK menyatakan penyitaan berlangsung dalam penyidikan, sementara Bobby masih diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu.
Perkembangan ini menambah catatan dalam penyidikan KPK, tetapi belum disertai rincian baru tentang asal uang yang disita.
Penyidik belum membeberkan penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan uang Rp2 miliar dengan proyek digitalisasi SPBU Pertamina.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, KPK belum memaparkan secara terperinci alasan spesifik penyitaan maupun asal dana.
Keterangan resmi yang tersedia tetap menempatkan penyitaan sebagai bagian dari pengusutan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
