Sebuah dokumen yang beredar di sejumlah grup WhatsApp memuat rencana pengerahan dan penyiagaan 20.980 personel TNI Angkatan Laut untuk DKI Jakarta.
Dokumen itu menyebut penguatan pengamanan wilayah ibu kota akan dibagi ke dalam empat tahapan, dengan rincian waktu dan kesiapan pasukan.
Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal, Wakil Kasal, Pangkoarmada RI, serta Pangkormar sebagai penerima.
Penerima lainnya adalah Danpushidrosal dan Asisten Operasi Panglima TNI, sebagaimana tercantum dalam dokumen yang beredar tersebut.
Rencana itu menarik perhatian karena beredar setelah Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, menurut keterangan dalam laporan.
Namun, surat tersebut tidak secara langsung menghubungkan pengerahan personel dengan penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka.
Kaitan rencana pengamanan dengan kemungkinan aksi massa ataupun gangguan keamanan lainnya masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak TNI.
Angka dan pembagian pasukan yang disebutkan di bawah ini merujuk pada isi dokumen yang beredar.
Ikhtisar angka: total rencana 20.980 personel, pengerahan tahap pertama 2.100 personel, dan kekuatan siaga tahap keempat 13.140 prajurit.
Jumlah personel terbesar tercantum pada tahap keempat. Sebanyak 13.140 prajurit disiapkan dalam posisi siaga sambil menunggu perintah bergerak.
Rinciannya mencakup 4.430 personel Mabesal di Cilangkap serta 4.410 prajurit Korps Marinir yang berada di wilayah Jakarta.
Dokumen itu juga mencantumkan Koarmada RI, Koarmada I, Pushidrosal, Kodaeral III, Puspomal, Kolinlamil, dan Seskoal.
Satuan lain yang disebut meliputi Lanudal Jakarta, RSAL Dr. Mintohardjo, serta Ladokgi REM dalam perincian kekuatan.
Adapun pengerahan tahap pertama dijadwalkan mulai 2 November 2026. Tahap ini melibatkan 2.100 personel dari satuan yang sudah berada di Jakarta.
Dokumen membagi kekuatan berdasarkan waktu pengerahan, asal satuan, dan status kesiapan pasukan dalam setiap tahapan rencana.
Meski begitu, informasi yang tersedia dalam laporan hanya merinci sejumlah angka dan satuan, tanpa memaparkan keseluruhan tahap.
Karena itu, dokumen tersebut belum menjelaskan lebih jauh komposisi personel untuk tahap kedua dan ketiga.
Laporan juga tidak menyebut adanya penjelasan resmi TNI mengenai hubungan rencana pengamanan dengan perkembangan situasi politik tersebut.
Dengan demikian, rencana pengerahan dan angka personel sebaiknya dipahami sesuai isi dokumen yang beredar, sembari menunggu keterangan resmi.
