Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah regulasi untuk mempercepat ratifikasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa, IEU-CEPA. Targetnya, perjanjian tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Persiapan itu ditujukan agar tidak ada jeda setelah fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Uni Eropa berakhir pada 31 Desember 2026. Pemerintah mengejar agar IEU-CEPA dapat berlaku tepat setelah fasilitas tersebut selesai.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan beberapa rancangan aturan untuk mendukung proses ratifikasi. Dokumen yang disiapkan mencakup rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan, serta Peraturan Menteri Keuangan.
“Jadi kita sudah mempersiapkan dokumen-dokumen termasuk nanti misalnya bentuknya dalam Perpres, kita sudah mempersiapkan draf-nya, kemudian draf Permendag-nya juga sudah kita siapkan, termasuk juga PMK,” kata Budi dalam konferensi pers melalui Zoom, Sabtu (21/11/2026).
Selain menyiapkan dokumen, pemerintah telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Komisi VI DPR RI. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempersiapkan tahapan ratifikasi.
Budi berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target. Dengan demikian, pemerintah menargetkan IEU-CEPA berlaku pada awal 2027, setelah fasilitas GSP berakhir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah mempercepat proses tersebut. Menurutnya, Indonesia tidak lagi berhak memperoleh GSP setelah berstatus negara berpendapatan menengah atas selama tiga tahun.
Fasilitas GSP Indonesia dari Uni Eropa dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026. Karena itu, pemerintah mengupayakan perjanjian IEU-CEPA dapat langsung berlaku setelah masa fasilitas tersebut berakhir.
“Jadi dengan kesepakatan dengan pihak EU maka proses ratifikasinya perlu dipercepat,” ujar Airlangga.
IEU-CEPA ditandatangani Airlangga, Budi, dan sejumlah pejabat terkait pada 21 November 2026. Penandatanganan berlangsung di kantor Komisi Eropa di Brussel, Belgia.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut. Setelah penandatanganan, dokumen akan memasuki tahapan ratifikasi di tingkat Uni Eropa.
Duta Besar RI untuk Belgia Andi Rahmianto menyampaikan, Komisi Eropa akan menyerahkan dokumen perjanjian kepada Parlemen Eropa. Lembaga tersebut akan menjalankan proses ratifikasi.
Pemerintah Indonesia berharap proses di Parlemen Eropa dapat rampung sebelum Natal atau sekitar pertengahan Desember 2026. Harapan itu sejalan dengan target pemberlakuan perjanjian pada 1 Januari 2027.
Dengan demikian, langkah yang sedang disiapkan mencakup rancangan aturan di dalam negeri dan proses ratifikasi di Uni Eropa. Pemerintah menargetkan kedua tahapan mendukung pemberlakuan IEU-CEPA sesuai jadwal.
Jadwal penting yang disebut pemerintah mencakup penandatanganan pada 21 November 2026, berakhirnya GSP pada 31 Desember 2026, serta target berlaku 1 Januari 2027. Pemerintah juga berharap proses ratifikasi di Eropa selesai sebelum Natal atau sekitar pertengahan Desember.
Pemerintah menyiapkan Perpres, Permendag, dan PMK sebagai dokumen regulasi pendukung. Sementara itu, dokumen perjanjian akan diserahkan Komisi Eropa kepada Parlemen Eropa untuk menjalani proses ratifikasi.

