Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion Syamsuddin Rogo, menyoroti pemeriksaan menstruasi terhadap siswi di SMP Negeri 21 Surabaya.
Pemeriksaan itu dilaporkan dilakukan dengan mengangkat rok dan menurunkan celana dalam siswi untuk memastikan mereka benar-benar sedang menstruasi.
Menurut Mafirion, praktik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kedisiplinan sekolah. Ia menilai tindakan itu menyangkut hak asasi manusia, perlindungan anak, privasi, kehormatan, dan martabat peserta didik.
“Kalau benar pemeriksaan dilakukan dengan meminta siswi mengangkat rok dan menurunkan celana dalam, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak privasi dan martabat anak. Tubuh anak bukan objek pemeriksaan untuk menguji kejujuran atau kedisiplinan,” kata Mafirion dalam keterangan pers.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman setiap orang.
Mafirion juga merujuk Pasal 29 dan 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamin perlindungan serupa.
Selain itu, ia menyebut Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 UU Perlindungan Anak mewajibkan perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan.
“Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak justru menjadi tempat yang membuat anak merasa terancam, malu, dan kehilangan rasa aman terhadap tubuhnya sendiri,” ujarnya.
Mafirion menegaskan, alasan pendidikan kejujuran maupun memastikan kewajiban beribadah tidak membenarkan pemeriksaan terhadap bagian intim tubuh anak.
“Kejujuran harus dibangun melalui pendidikan karakter, komunikasi, dan keteladanan. Bukan dengan pemeriksaan fisik yang memasuki wilayah paling pribadi seorang anak,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa siswi SMP umumnya masih berusia anak. Karena itu, pendekatan pendidikan, menurutnya, harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Mafirion meminta pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan menghentikan praktik tersebut sekaligus mengevaluasi prosedur yang berlaku di sekolah.
Ia turut mendesak pemeriksaan terhadap pihak yang bertanggung jawab serta pemulihan psikologis bagi siswi yang mengalami tekanan atau trauma.
Salah satu langkah konkret yang diserukannya ialah menghentikan semua pemeriksaan fisik organ intim siswi untuk membuktikan menstruasi.

