News

Syarif Dorong Wakil Presiden Nonparpol, Pimpinan DPD Dinilai Bisa Jadi Opsi

Syarif Dorong Wakil Presiden Nonparpol, Pimpinan DPD Dinilai Bisa Jadi Opsi

Wacana mengisi posisi Wakil Presiden dengan figur non-partai politik kembali mengemuka, kali ini dengan stabilitas nasional sebagai alasan utama.

Gagasan tersebut berangkat dari pandangan bahwa kepemimpinan negara sebaiknya tidak dibayangi kompromi dan tawar-menawar antarpartai politik.

Ketua PWNU Kalimantan Barat, Prof. Dr. KH. M. Syarif, menilai kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan demi agenda politik kelompok tertentu.

Syarif, mantan Rektor IAIN Pontianak, menyebut profesionalitas dan sikap tidak kontroversial sebagai dua syarat utama bagi seorang Wakil Presiden.

Menurutnya, dua syarat itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas pemerintahan di tingkat nasional.

Kejagung Dalami Kerja Sama Migas Bekasi, Mochtar Mohamad Diperiksa sebagai Saksi

“Stabilitas pemerintahan tidak diukur dari kekuatan atau senjata, melainkan dari tingkat kepercayaan publik kepada penguasa,” ujar Syarif di Jakarta, Rabu (18/11).

Pernyataan tersebut menekankan bahwa kepercayaan publik menjadi ukuran stabilitas, bukan semata-mata kekuatan atau senjata.

Dalam pandangan Syarif, pilihan terhadap sosok Wakil Presiden juga berkaitan dengan potensi gejolak politik dan penerimaan masyarakat.

Ia menilai, jika jabatan itu diisi figur dari partai politik, risiko guncangan internal dan ketidakpercayaan publik dapat meningkat.

Pemerintah juga dikhawatirkan terus berada di bawah intervensi kelompok politik, sehingga independensi kepemimpinan menjadi perhatian.

PMII Minta Program Pemerintah Dikawal, Delapan Agenda Kesejahteraan Jadi Pegangan

Meski demikian, Syarif mengingatkan bahwa status nonpartai saja belum cukup untuk menjamin seseorang benar-benar independen.

Figur nonparpol, katanya, tidak boleh hanya menjadi kamuflase atau boneka titipan bagi kelompok tertentu.

Peringatan itu menjadi bagian penting dari gagasan tersebut, agar pilihan nonpartai tidak sekadar mengganti label politik.

Sebagai jalan tengah, Syarif menilai pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI relevan dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden.

Menurutnya, tokoh DPD membawa mandat dari daerah dan bukan agenda partai politik.

Resign Tanpa Paklaring Fisik, Peserta JHT Tetap Berpeluang Mengajukan Klaim

Gagasan tersebut juga dimaksudkan untuk memberi ruang lebih besar bagi suara daerah yang selama ini kurang terdengar di pusat.

Dengan begitu, perhatian terhadap daerah disebut dapat diwujudkan secara nyata melalui sosok yang memiliki mandat dari wilayah.

Dalam pertimbangan politik nasional, figur DPD dinilai tidak menimbulkan risiko munculnya “matahari kembar” di pemerintahan.

Wacana ini turut dikaitkan dengan keutuhan koalisi dan efektivitas pemerintahan, sebagaimana disampaikan dalam usulan tersebut.

Dari sisi konstitusional, mekanisme pengisian jabatan itu disebut sudah memiliki jalur yang jelas.

Presiden mengusulkan dua nama, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih salah satunya untuk menjadi Wakil Presiden.

Gambaran singkat gagasan yang disampaikan Syarif dapat dirangkum dalam beberapa pokok berikut.

Fokus usulan: figur Wakil Presiden berasal dari kalangan nonpartai politik.

Syarat utama: profesional dan tidak kontroversial.

Perhatian: independensi tidak boleh menjadi kamuflase atau titipan kelompok tertentu.

Opsi yang disebut: pimpinan DPD RI, dengan mandat dari daerah.

Mekanisme konstitusional: Presiden mengusulkan dua nama untuk dipilih MPR.

Saat ini, pimpinan DPD RI periode 2024–2029 dipimpin Sultan Baktiar Najamudin sebagai ketua.

Tiga wakil ketua yang disebut dalam susunan pimpinan tersebut ialah GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Nama-nama itu disebut sebagai salah satu opsi dalam pembahasan mengenai figur nonparpol untuk jabatan Wakil Presiden.

Namun, gagasan tersebut disampaikan sebagai wacana, bukan sebagai keputusan pengisian jabatan yang telah ditetapkan.

Bagi sobat yang mengikuti isu ini, pokok pembahasannya mencakup stabilitas, kepercayaan publik, dan keterwakilan daerah.

Syarif menempatkan kepercayaan masyarakat sebagai dasar penting, sekaligus mengingatkan agar kepentingan rakyat tetap menjadi perhatian.

Usulan dari unsur DPD pun diarahkan untuk menghadirkan suara daerah dalam pembahasan kepemimpinan di tingkat pusat.

Di sisi lain, syarat profesional dan tidak kontroversial menjadi kriteria yang menurut Syarif perlu diperhatikan.

Gagasan tersebut merangkum harapan agar pemerintahan berjalan stabil, tidak terus-menerus dipengaruhi kelompok politik, dan tetap memperhatikan daerah.

Untuk saat ini, pembahasan berpusat pada kemungkinan figur nonpartai serta peran pimpinan DPD sebagai salah satu opsi.

×
×