Empat pemerintah provinsi masih menyediakan keringanan pajak kendaraan bermotor sampai Desember 2026, memberi ruang bagi pemilik kendaraan untuk mengurus tunggakan.
Program tersebut berlaku di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Sulawesi Selatan, dengan bentuk serta masa pelaksanaan yang berbeda.
Keringanan dapat berupa penghapusan denda, pembebasan komponen pajak tertentu, maupun potongan pembayaran pajak pokok kendaraan bermotor.
Kebijakan pemutihan merupakan program pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah, yang ditujukan membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajak.
Dengan program ini, warga berkesempatan menyelesaikan kewajiban tanpa terbebani sanksi administratif yang menumpuk akibat keterlambatan pembayaran.
Namun, ketentuan setiap provinsi tidak sama. Pemilik kendaraan perlu mencermati periode dan jenis keringanan yang berlaku di daerahnya.
Informasi yang dihimpun dari akun media sosial resmi Bapenda masing-masing daerah menunjukkan program masih berlangsung hingga akhir 2026.
Di DKI Jakarta, masa keringanan dimulai pada 2 November dan berakhir pada 31 Desember 2026.
Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut mencakup pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dengan cakupan itu, wajib pajak di Jakarta dapat memanfaatkan pembebasan kedua kewajiban tersebut selama periode program berlangsung.
Keringanan ini juga memberi kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk mengurus kewajiban pajaknya sebelum masa program berakhir.
Informasi program Jakarta disampaikan melalui akun Instagram Humas Pajak Jakarta, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan mengenai pemutihan.
Sementara itu, Jawa Tengah membuka program keringanan sejak 21 September 2026 dan menjadwalkannya berlangsung sampai 28 Desember.
Bapenda Jawa Tengah menyebutkan beberapa bentuk keringanan, termasuk pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Program tersebut juga membebaskan pajak progresif PKB, selain menghapus denda SWDKLLJ untuk tahun sebelumnya.
SWDKLLJ merupakan singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang disebut dalam ketentuan program Jawa Tengah.
Keringanan itu dapat membantu pemilik kendaraan dengan tunggakan, meski persyaratan administrasi dan ketentuan kendaraan tetap perlu diperhatikan.
Banten memperpanjang program keringanan pajak kendaraan sampai 31 Desember 2026, menurut informasi dari akun Instagram Bapenda Banten.
Di provinsi tersebut, wajib pajak mendapat dua bentuk fasilitas yang berbeda untuk pembayaran kewajiban kendaraan bermotor.
Fasilitas pertama adalah pembebasan denda PKB, sehingga denda keterlambatan termasuk dalam komponen yang memperoleh keringanan.
Fasilitas berikutnya berupa potongan sebesar 5 persen terhadap pembayaran pokok PKB, sesuai ketentuan program yang berlaku.
Dengan begitu, program Banten mencakup penghapusan denda sekaligus diskon pajak pokok, bukan hanya satu jenis keringanan.
Pemilik kendaraan dengan tunggakan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menata kembali administrasi pajak kendaraan mereka.
Sulawesi Selatan juga menyelenggarakan program keringanan, dengan periode pelaksanaan mulai 1 November hingga 31 Desember 2026.
Bapenda Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa salah satu fasilitasnya ialah diskon pajak sebesar 50 persen.
Potongan tersebut berlaku untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah, berdasarkan informasi program yang disampaikan pemerintah daerah.
Selain diskon, pemerintah provinsi memberikan pembebasan denda PKB dan pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Denda SWDKLLJ untuk tahun yang terlewat juga termasuk dalam komponen yang dibebaskan melalui program Sulawesi Selatan.
Beragam fasilitas itu memberi peluang pengurangan beban pembayaran bagi pemilik kendaraan yang mempunyai tunggakan pajak.
Gambaran singkatnya, Jakarta menawarkan pembebasan PKB dan BBNKB; Jawa Tengah membebaskan denda PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ sebelumnya.
Di Banten, keringanan berupa pembebasan denda PKB dan diskon pokok sebesar 5 persen, dengan program berakhir Desember.
Sulawesi Selatan memberikan diskon 50 persen untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah, ditambah pembebasan sejumlah denda.
Perbedaan fasilitas tersebut membuat pemilik kendaraan sebaiknya memastikan program yang berlaku sesuai provinsi tempat kewajiban pajaknya.
Sobat yang hendak memanfaatkan keringanan perlu memperhatikan periode, persyaratan administrasi, serta cakupan fasilitas masing-masing pemerintah daerah.
Khusus Jawa Tengah, informasi yang tersedia juga mengingatkan masyarakat untuk mengecek jenis kendaraan yang memenuhi ketentuan program.
Untuk wilayah lain, ketentuan teknis tetap perlu dipastikan agar fasilitas yang dimanfaatkan sesuai hak dan aturan daerah.
Pemerintah daerah memberikan periode berbeda, sehingga tanggal penutupan program perlu diperhatikan saat mengatur penyelesaian kewajiban pajak kendaraan.
Jakarta dan Banten menetapkan batas 31 Desember, sementara Jawa Tengah menutup program lebih awal, pada 28 Desember 2026.
Sulawesi Selatan juga menetapkan batas akhir 31 Desember 2026, dengan masa program yang dimulai pada awal November.
Dengan mengecek rincian program daerah, pemilik kendaraan dapat mengetahui apakah keringanan mencakup denda, pajak pokok, atau komponen lainnya.
Kesempatan tersebut masih tersedia bagi masyarakat di empat provinsi selama periode dan ketentuan program masing-masing belum berakhir.
