Kementerian Haji dan Umrah menjajaki kerja sama dengan Kemendes PDT untuk memperluas edukasi haji dan umrah hingga pelosok desa. Langkah ini ditujukan untuk membantu mencegah penipuan yang kerap menyasar masyarakat perdesaan.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Pertemuan berlangsung di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, pada Rabu (11/11).
Kedua kementerian turut membicarakan persiapan nota kesepahaman mengenai penguatan literasi haji dan umrah. Keterbatasan informasi tentang penyelenggaraan ibadah tersebut dinilai membuat warga desa lebih rentan menjadi korban.
Data pengaduan mencatat sekitar 400 kasus pada 2023, kemudian meningkat menjadi sekitar 500 kasus pada 2024. Hingga September 2026, tercatat 189 pengaduan dengan modus, antara lain, penipuan dan penggelapan dana perjalanan.
Sementara itu, sepanjang 2026 hingga 6 Juli, tercatat 64 perkara dengan 3.550 korban. Total kerugian dalam perkara tersebut mencapai Rp116,7 miliar.
Ringkasan data: 2023 sekitar 400 kasus | 2024 sekitar 500 kasus | hingga September 2026 sebanyak 189 pengaduan | hingga 6 Juli 2026 terdapat 64 perkara, 3.550 korban, dan kerugian Rp116,7 miliar.
Dahnil mengatakan banyak korban berasal dari desa. Sebagian warga bahkan telah menabung selama bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Dahnil.
Menurut Dahnil, informasi tentang penyelenggaraan haji dan umrah belum menjangkau semua kalangan. Situasi itu dimanfaatkan pihak yang ia sebut “bandit-bandit agama” untuk menipu warga.
Untuk memperluas penyampaian informasi, Kemenhaj mendorong keterlibatan 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Mereka diharapkan membantu menyampaikan edukasi kepada masyarakat setempat.
Yandri menyatakan komitmen untuk mendukung upaya tersebut. Bagi sobat di desa, perluasan informasi ini diharapkan membantu masyarakat mengenali prosedur resmi serta menghindari tawaran keberangkatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kerja sama itu, Kemenhaj berharap literasi mengenai haji dan umrah menjangkau lebih banyak warga. Edukasi tersebut juga diharapkan memperkuat perlindungan masyarakat dari praktik penipuan.
