Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya kini memiliki cakupan lebih terbatas.
Dalam rumusan terbaru, tindak pidana perpajakan tidak lagi menjadi sasaran mekanisme perampasan aset. Perubahan ini menjadi salah satu penyesuaian utama.
Pada pembahasan awal, DPR RI sempat memasukkan kejahatan perpajakan sebagai satu dari 13 kategori tindak pidana di luar korupsi yang dapat dikenai mekanisme tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan penyederhanaan dilakukan untuk menjaga penerapan aturan tetap proporsional.
DPR dan pemerintah, kata dia, ingin mencegah kewenangan perampasan aset memiliki cakupan terlalu luas sehingga berpotensi disalahgunakan aparat penegak hukum.
Habiburokhman menilai pembatasan juga diperlukan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat. Mekanisme tersebut menyangkut kewenangan negara mengambil aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman, Kamis (12/11/2026).
Selain perpajakan, sejumlah kategori yang sempat dibahas sebelumnya tidak lagi menjadi sasaran tersendiri dalam rancangan tersebut.
Kategori itu meliputi tindak pidana perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, serta lingkungan hidup.
Dalam rumusan terbaru, DPR dan pemerintah menyepakati enam jenis tindak pidana di luar korupsi untuk masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset.
Tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk kategori yang disebut dalam daftar tersebut.
Bagi sobat yang mengikuti pembahasan RUU ini, perubahan pentingnya adalah penyempitan daftar tindak pidana yang menjadi sasaran mekanisme perampasan aset.
