Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan pelindungan berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan hingga Kamis, 12 November 2026.
Seluruh pemohon berstatus sebagai saksi, sementara saat ini LPSK masih menelaah setiap permohonan untuk menentukan kebutuhan pelindungan mereka.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyampaikan bahwa hingga kini belum ada permohonan pelindungan dari pihak berstatus Justice Collaborator.
Delapan permohonan yang masuk seluruhnya diajukan oleh saksi, bukan oleh pihak yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku.
Meski belum menerima permohonan dari saksi pelaku, LPSK tetap membuka kemungkinan pengajuan dari pihak dengan status berbeda, termasuk Justice Collaborator.
Peluang pengajuan tersebut tetap tersedia seiring perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan yang sedang berjalan.
Dalam menelaah permohonan, LPSK berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan para pemohon.
Sri menjelaskan, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta keadaan khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
LPSK menyatakan penilaian terhadap permohonan tidak dilakukan sembarangan dan memperhatikan kondisi yang relevan bagi setiap pemohon.
Proses penelaahan merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukum.
Rujukan tersebut mencakup Pasal 49 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (4) dalam undang-undang yang sama.
LPSK memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara tindak pidana penyadapan tersebut dalam proses selanjutnya.
