Kementerian Transmigrasi menyerahkan 2.770 sertifikat hak milik tanah secara serentak di 19 lokasi yang tersebar di lima provinsi.
Penyerahan tersebut menjangkau delapan kabupaten dan menjadi bagian dari upaya memenuhi hak kepemilikan tanah para transmigran.
Sebagian penerima menunggu hingga 34 tahun untuk memperoleh sertifikat yang memastikan hak mereka atas tanah tersebut.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan penyerahan itu secara virtual pada Kamis, 12 November 2026.
Pada tahap ini, sertifikat diserahkan kepada 1.570 kepala keluarga, menurut keterangan Iftitah dalam acara tersebut.
Ia menyebut para transmigran telah ditempatkan negara selama puluhan tahun, tetapi sebagian masih belum menerima hak kepemilikan tanahnya.
Dalam keterangannya, Iftitah menyebut angka 16.000 dan 835 bidang, serta lebih dari 11.000 kepala keluarga transmigran.
Pernyataan tersebut menjelaskan besarnya persoalan sertifikat yang belum tuntas bagi keluarga transmigran di berbagai kawasan.
Meski begitu, penyerahan pada tahap ini secara khusus disebut mencakup 1.570 kepala keluarga yang menerima sertifikat.
Lokasi sasaran berada di Bengkulu, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Jumlah sertifikat, jumlah penerima pada tahap ini, serta sebaran wilayah menjadi rincian utama dalam penyerahan tersebut.
Data ringkas penyerahan:
Sertifikat: 2.770
Lokasi: 19 titik
Wilayah administratif: delapan kabupaten
Provinsi: lima provinsi
Penerima pada tahap ini: 1.570 kepala keluarga
Masa tunggu sebagian penerima: hingga 34 tahun
Pemerintah menyebut penyerahan sertifikat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan transmigrasi sekaligus upaya memenuhi kewajiban kepada para transmigran.
Menurut Iftitah, kontribusi transmigran turut membentuk tiga provinsi baru, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa baru.
Ia juga mengaitkan kawasan transmigrasi dengan keberadaan sentra pangan di sejumlah provinsi.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.
Iftitah mengatakan kawasan tersebut menyumbang 40 persen sumber beras yang berasal dari kawasan transmigrasi di Sumatra Selatan.
Di luar pembagian sertifikat, kementerian kini mendorong perubahan tata kelola lahan transmigrasi secara menyeluruh.
Upaya tersebut mencakup penataan regulasi, termasuk penyusunan peraturan menteri mengenai izin pelaksanaan transmigrasi.
Iftitah juga menyebut ada 72 perusahaan yang menggunakan lahan transmigrasi dengan luas lebih dari 100.000 hektare.
Menurutnya, penggunaan lahan oleh perusahaan tersebut belum menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Ia menjelaskan kondisi itu berkaitan dengan pendekatan pengelolaan tanah yang digunakan kementerian pada masa sebelumnya.
Pendekatan tersebut, kata dia, berorientasi pada pembagian tanah untuk kepentingan sosial dan dinilai lebih bersifat konsumtif.
Ke depan, Kementerian Transmigrasi berencana bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendorong pemanfaatan lahan yang bernilai ekonomi.
Iftitah menegaskan, arah baru itu tidak menghapus pemanfaatan sosial, melainkan menggabungkannya dengan kepentingan ekonomi.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai pola hybrid, dengan penggunaan lahan untuk kebutuhan sosial sekaligus kegiatan ekonomi.
Kementerian juga mengacu pada penelitian yang dilakukan di kawasan transmigrasi pada 2025.
Saat itu, 2.000 peneliti diterjunkan untuk mengkaji 154 kawasan transmigrasi, menurut penjelasan Iftitah.
Dari penelitian tersebut, kementerian menyatakan menemukan fakta bahwa lahan transmigrasi tidak hanya berupa lahan tidur yang siap dibagikan.
Temuan itu menjadi salah satu dasar bagi kementerian untuk menata kembali pengelolaan lahan dan mendorong pemanfaatannya.
Dengan demikian, penyerahan sertifikat berjalan beriringan dengan rencana pembaruan tata kelola kawasan transmigrasi.
Bagi penerima yang menunggu puluhan tahun, sertifikat tersebut menandai pemenuhan hak kepemilikan tanah yang telah lama dinantikan.
Sementara itu, pemerintah menyatakan kawasan transmigrasi memiliki peran sosial dan ekonomi yang ingin diperkuat melalui kebijakan berikutnya.
Rincian penyerahan kali ini mencakup 2.770 sertifikat di 19 lokasi, sedangkan tahap penyerahan disebut melibatkan 1.570 keluarga.
Pemerintah juga menargetkan kolaborasi dengan swasta agar lahan transmigrasi dapat memberi manfaat ekonomi, tanpa meninggalkan fungsi sosialnya.
