Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti batas kewenangan aparat keamanan dan pentingnya pengawasan atas informasi rahasia negara.
Efatha F. B. Duarte menilai persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai dugaan pelanggaran prosedur semata, tetapi juga menyentuh tata kelola intelijen.
Ia membahas isu tersebut dalam tulisan berjudul “Kuping Negara, Kepala Siapa? Yang Mendengar, Yang Berkuasa, Yang Terperangkap Rahasia”.
Dalam ulasannya, Efatha mengangkat relasi antara pemberi mandat dan pelaksana kewenangan, termasuk risiko politisasi informasi sensitif.
Menurutnya, penyadapan dapat menjadi instrumen negara untuk menjaga keamanan nasional. Namun, penggunaannya perlu dibatasi aturan dan pengawasan kuat.
Tanpa batas yang jelas, perangkat serta kewenangan penyadapan berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam hubungan antara aparat dan pihak pemberi mandat.
Efatha menjelaskan persoalan tersebut melalui konsep principal-agent problem, yaitu hubungan antara pihak yang memberi mandat dan pihak yang menjalankan tugas.
Dalam hubungan itu, pelaksana dapat memiliki informasi serta kendali lebih besar daripada pihak yang memberikan kewenangan.
Ketimpangan tersebut disebut information asymmetry. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat membuka ruang bagi agency slack.
Istilah itu menggambarkan keadaan ketika penerima mandat menjalankan kewenangan tidak lagi sejalan dengan kepentingan dan tujuan awal.
Efatha juga mengingatkan risiko intelligence politicization, yaitu pemanfaatan kemampuan intelijen negara untuk agenda politik tertentu.
Dengan demikian, informasi intelijen berisiko bergeser dari tujuan keamanan apabila kewenangan dan hasil kerjanya tidak diawasi secara memadai.
Hasil penyadapan, menurut Efatha, memiliki nilai strategis karena dapat memengaruhi keputusan ataupun memperkuat posisi tawar dalam persaingan kekuasaan.
Karena itu, pengusutan dugaan ini tidak semestinya berhenti pada identifikasi operator perangkat yang digunakan untuk melakukan penyadapan.
Penyelidik juga perlu mencari tahu siapa yang menentukan target, memberi persetujuan, serta menerima dan menguasai hasil intersepsi.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan alur kewenangan dan penguasaan informasi, sebagaimana disoroti Efatha dalam pembahasannya.
Peta pertanyaan yang disorot: siapa menetapkan target, siapa memberi persetujuan, dan siapa menerima hasil intersepsi.
Efatha turut melihat sejumlah peristiwa luar negeri sebagai gambaran risiko penyalahgunaan kewenangan intelijen.
Salah satunya skandal Abin Paralela di Brasil, yang mencuat karena dugaan pemanfaatan perangkat intelijen untuk memantau sejumlah tokoh.
Pemantauan tersebut diduga dilakukan demi kepentingan politik, sehingga kasus itu menjadi salah satu perbandingan yang diangkat Efatha.
Ia juga menyebut skandal Watergate di Amerika Serikat sebagai contoh operasi penyadapan yang disertai upaya menutupi fakta.
Peristiwa itu memperlihatkan bagaimana penyadapan dan upaya menutup-nutupi dapat berkembang menjadi krisis politik serta pemerintahan.
Contoh lain yang dibahas adalah Korea Selatan, terkait perkara darurat militer pada Desember 2024.
Dalam peristiwa tersebut, dugaan penghalangan fungsi parlemen oleh aparat menjadi bagian proses hukum terkait pemberontakan.
Meski mengangkat beberapa peristiwa tersebut, Efatha mengingatkan agar dugaan di Indonesia tidak serta-merta disamakan dengan tindakan makar.
Penentuan tindak pidana, menurutnya, harus mempertimbangkan unsur hukum, tujuan tindakan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyebut setidaknya tiga kemungkinan yang perlu diuji penyelidik dalam mengusut dugaan penyadapan terhadap Prabowo.
Kemungkinan pertama adalah penyadapan dilakukan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang menjalankan tugas.
Kemungkinan kedua, pengumpulan informasi bertujuan memperkuat pengaruh kelompok atau jaringan tertentu dalam persaingan kekuasaan.
Kemungkinan ketiga adalah adanya tujuan lebih jauh yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan, yang juga perlu diperiksa.
Ketiga kemungkinan itu masih harus diuji melalui penyelidikan, bukan langsung dianggap sebagai kesimpulan mengenai pihak ataupun tujuan tertentu.
Sorotan Efatha pada akhirnya menempatkan pengawasan, batas kewenangan, dan pertanggungjawaban sebagai unsur penting dalam tata kelola intelijen.
Bagi sobat yang mengikuti isu ini, fokusnya bukan hanya perangkat yang dipakai, tetapi juga alur mandat dan informasi.
Pemeriksaan terhadap target, persetujuan, penerima hasil, tujuan tindakan, serta bukti menjadi hal yang ditekankan dalam ulasan tersebut.
