Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri menjelaskan secara terbuka dan akuntabel penanganan dugaan penyadapan yang menjadi perhatian publik.
Informasi terkait perkara itu dinilai perlu dijernihkan agar kabar yang beredar tidak berkembang menjadi simpang siur.
Komisioner Kompolnas Chairul Anam menyebut kepolisian perlu memaparkan secara rinci fakta serta rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.
Ia mengatakan, sejumlah informasi yang beredar belum jelas dan masih memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa, 10 November 2026, Anam menegaskan proses itu mesti terbuka sesuai janji kepolisian.
“Ya, saya kira memang proses ini harus terbuka, harus transparan, seperti apa yang dijanjikan oleh rekan-rekan di kepolisian,” katanya.
Mabes Polri menyebut sejumlah tokoh publik menjadi sasaran penyadapan. Menurut Anam, informasi itu memperkuat kebutuhan penjelasan yang terang kepada publik.
Anam berharap tim penanganan perkara menyampaikan rincian agar kabar yang beredar dapat diperiksa berdasarkan fakta sebenarnya.
Mabes Polri dinilai memiliki kewenangan dan kapasitas paling besar untuk menerangkan duduk perkara kepada masyarakat.
Menurut Anam, kepolisian perlu membuka proses secara akuntabel, termasuk menjelaskan fakta dan urutan peristiwa yang terjadi.
Ia mengingatkan bahwa informasi di media sosial kerap menampilkan narasi yang tidak saling berkaitan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan merugikan proses penegakan hukum.
