Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri menjelaskan secara terbuka dan akuntabel penanganan dugaan penyadapan yang menyita perhatian publik.
Keterbukaan dinilai penting untuk mencegah informasi yang beredar berkembang menjadi simpang siur, sekaligus memberi ruang pengujian berdasarkan fakta.
Komisioner Kompolnas Chairul Anam meminta kepolisian menguraikan fakta serta peristiwa terkait dugaan penyadapan, karena sejumlah informasi belum jelas.
Pada Selasa, 10 November 2026, Anam mengatakan proses tersebut harus terbuka sesuai komitmen yang disampaikan kepolisian kepada publik.
“Ya, saya kira memang proses ini harus terbuka, harus transparan, seperti apa yang dijanjikan oleh rekan-rekan di kepolisian,” katanya.
Anam menyebut momentum ini penting bagi Mabes Polri untuk membuktikan komitmen transparansi dalam menangani perkara dugaan penyadapan tersebut.
Penjelasan Mabes Polri, kata dia, menyebut sejumlah tokoh publik diduga menjadi sasaran penyadapan, sehingga publik membutuhkan uraian terperinci.
“Minimal kalau mendengarkan penjelasan dari Mabes Polri sendiri, itu banyak tokoh-tokoh publik yang juga menjadi sasaran penyadapan,” nilainya.
Ia berharap tim penanganan menyampaikan penjelasan rinci agar informasi yang beredar di masyarakat dapat diperiksa berdasarkan fakta sebenarnya.
Mabes Polri, menurut Anam, paling berwenang dan memiliki kapasitas untuk menerangkan perkara serta rangkaian peristiwa kepada publik.
Anam juga mengingatkan narasi di media sosial kerap tidak saling berkaitan dan dikhawatirkan dapat merugikan proses penegakan hukum.
