Perhatian publik terhadap Bobby Rasyidin meningkat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang Rp2 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi digitalisasi SPBU.
Penyitaan itu berkaitan dengan perkara proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum milik PT Pertamina periode 2018-2023.
Di tengah perhatian tersebut, informasi mengenai gaji dan tunjangan Bobby sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia ikut dicari.
Namun, informasi yang tersedia tidak mencantumkan angka nominal gaji Bobby maupun rincian tunjangan yang diterimanya sebagai pimpinan perusahaan.
Keterangan yang ada menjelaskan dasar penetapan gaji direktur utama perusahaan tersebut, yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021.
Berdasarkan aturan itu, gaji direktur utama ditetapkan sebesar 100 persen berdasarkan pedoman internal perusahaan.
Penetapan pedoman internal tersebut mendapatkan persetujuan langsung dari Menteri BUMN, sebagaimana dijelaskan dalam informasi mengenai aturan penghasilan direksi.
Karena itu, aturan tersebut menerangkan mekanisme penetapan, tetapi tidak memberikan angka gaji khusus untuk Bobby dalam informasi yang tersedia.
Sobat perlu membedakan keterangan mengenai formula gaji dari nilai penghasilan aktual yang diterima seorang pejabat perusahaan.
Informasi yang disampaikan juga tidak memerinci bentuk, jumlah, atau komponen tunjangan yang melekat pada jabatan Direktur Utama KAI.
Bobby menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 12 Agustus 2025.
Dalam posisi tersebut, ia bertanggung jawab mengarahkan kebijakan operasional perusahaan dan memastikan keselamatan jutaan penumpang setiap hari.
Tugas itu mencakup penyusunan visi, misi, serta tujuan jangka panjang perusahaan agar sejalan dengan kebutuhan transportasi nasional.
Bobby juga harus memastikan setiap unit kerja di bawah PT KAI menjalankan kegiatan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
Pengelolaan keuangan dan sumber daya perusahaan turut menjadi bagian penting dari tanggung jawabnya sebagai direktur utama.
Dengan tanggung jawab tersebut, jabatan pimpinan KAI mencakup urusan operasional, keselamatan, arah perusahaan, serta pengelolaan sumber daya.
Adapun penyitaan uang Rp2 miliar oleh KPK berlangsung dalam penyidikan perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina.
KPK menyatakan uang tersebut disita dari Bobby, yang disebut sebagai salah seorang saksi dalam perkara itu.
“Dalam penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, saudara BR (Bobby Rasyidin),” kata Budi kepada wartawan.
Pernyataan itu disampaikan pada Jumat, 6 November 2026, menurut keterangan yang tercantum dalam informasi perkara tersebut.
Penyitaan dalam penyidikan tidak mengubah status perkara menjadi kesimpulan bahwa seseorang terbukti melakukan tindak pidana.
Informasi yang tersedia hanya menyebut Bobby sebagai saksi yang uangnya disita, serta mengaitkan penyitaan dengan penyidikan proyek tersebut.
Perkara yang diselidiki berkaitan dengan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina untuk periode 2018 hingga 2023.
Sementara itu, dasar penghasilan Bobby sebagai Dirut KAI dijelaskan melalui ketentuan internal dan peraturan Kementerian BUMN.
Kedua informasi tersebut membahas hal berbeda: penyidikan dugaan korupsi di Pertamina dan mekanisme gaji pimpinan perusahaan kereta api.
Penting bagi pembaca untuk tidak menyamakan pemberitaan penyitaan dengan penetapan kesalahan, karena keterangan yang tersedia menyebutnya sebagai saksi.
Begitu pula, angka Rp2 miliar yang disita bukan informasi tentang besaran gaji atau tunjangan Bobby di KAI.
Angka itu disebut dalam konteks penyidikan proyek digitalisasi SPBU, bukan sebagai bagian dari penghasilan yang diterima dari jabatannya.
Mengenai gaji, keterangan yang tersedia hanya merujuk pada ketentuan 100 persen berdasarkan pedoman internal perusahaan.
Penetapan pedoman tersebut disebut memerlukan persetujuan langsung Menteri BUMN, tanpa menyertakan nominal yang berlaku untuk Bobby.
Dengan demikian, besaran pasti gaji maupun daftar tunjangan Bobby tidak dapat dipastikan dari informasi yang disampaikan.
Pembaca yang mencari angka penghasilan spesifik perlu memperhatikan bahwa rincian tersebut memang tidak tercantum dalam keterangan yang tersedia.
Informasi yang ada menegaskan jabatan Bobby, tanggal pengangkatannya, tanggung jawab utama, serta dasar aturan mengenai gaji direktur utama.
KPK, di sisi lain, menyampaikan penyitaan uang Rp2 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018-2023.
Sampai keterangan tersebut, dua pokok informasi itu menjadi hal yang dapat dijelaskan tanpa menambahkan angka gaji atau tunjangan.
Untuk itu, sobat sebaiknya membedakan fakta mengenai kebijakan penghasilan perusahaan dari perkembangan proses penyidikan yang sedang menjadi perhatian publik.
