Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat perhatian pada sejumlah kasus serupa yang pernah muncul dalam sejarah Indonesia.
Dalam kasus terbaru, Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Dua tersangka lainnya adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyadapan itu diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026. Sasarannya disebut mencakup sejumlah pejabat negara dan tokoh politik.
Media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha juga disebut termasuk dalam pihak yang menjadi sasaran.
Meski kasus Prabowo menjadi sorotan, sejumlah presiden terdahulu juga pernah dikaitkan dengan persoalan penyadapan.
Peristiwa yang mencuat antara lain melibatkan perangkat di lingkungan Istana atau operasi intelijen asing, menurut catatan sejarah.
Salah satu kasus yang dijabarkan terjadi pada masa Presiden ke-3 RI, BJ Habibie.
Pada 10 Desember 1998, percakapan telepon Habibie dengan Jaksa Agung Andi Ghalib diduga direkam menggunakan mikrofon kecil.
Alat tersebut disebut terpasang di ruang kerja kepresidenan. Percakapan itu membahas pengusutan dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung.
Penyelidikan tersebut menyangkut mantan Presiden ke-2 RI Soeharto dan sejumlah pengusaha, sebagaimana disebut dalam catatan kasus.
Sehari sebelum percakapan itu, Soeharto telah menjalani pemeriksaan oleh kejaksaan. Namun, rekamannya baru terungkap kemudian.
Rekaman percakapan Habibie dan Andi Ghalib diketahui publik pada 17 Februari 1999, lebih dari dua bulan setelah pembicaraan berlangsung.
Urutan waktunya memperlihatkan bahwa kasus tersebut mencuat setelah pemeriksaan Soeharto dan percakapan di ruang kerja presiden.
Informasi yang tersedia menyebut dugaan perekaman, tetapi tidak merinci siapa yang memasang mikrofon atau melakukan perekaman.
Kasus itu menjadi salah satu peristiwa penyadapan di lingkungan Istana yang pernah muncul pada masa reformasi.
Sementara itu, dalam perkara yang kini menyeret nama Prabowo, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka penyadapan presiden.
Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan kegiatan penyadapan yang disebut berlangsung selama dua tahun, yakni 2025 dan 2026.
Daftar sasaran dalam dugaan perkara itu disebut meluas, mulai dari pejabat negara hingga kalangan di luar pemerintahan.
Informasi yang disampaikan tidak merinci identitas seluruh pihak yang diduga menjadi sasaran maupun metode penyadapan yang digunakan.
Sobat, penting membedakan dugaan dalam suatu perkara dari fakta yang telah dipaparkan secara rinci dalam catatan kasus.
Dalam perkara Prabowo, penyadapan dan keterlibatan para tersangka masih disebut sebagai dugaan dalam informasi yang tersedia.
Kasus Habibie juga menggunakan keterangan bahwa percakapan tersebut diduga direkam. Rekaman itu baru terungkap pada Februari 1999.
Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dugaan penyadapan terhadap presiden pernah menjadi perhatian pada masa berbeda.
Namun, rincian yang tersedia di sini membahas secara khusus kasus Habibie dan dugaan terbaru yang melibatkan Prabowo.
Nama-nama presiden lainnya tidak disertai uraian peristiwa dalam informasi yang disampaikan, sehingga tidak dirinci dalam artikel ini.
Catatan mengenai kedua kasus itu mencakup dugaan perekaman percakapan Habibie serta penetapan tersangka dalam perkara Prabowo.
