Sebanyak 20.980 prajurit TNI Angkatan Laut disiagakan untuk memperkuat pengamanan wilayah DKI Jakarta, berdasarkan dokumen yang beredar.
Dokumen mengenai rencana pengerahan itu tersebar melalui pesan singkat di sejumlah grup WhatsApp. Informasinya memuat skema penguatan pengamanan ibu kota.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menanggapi kabar mengenai penyiagaan personel tersebut pada Rabu, 4 November 2026.
Nas mengatakan pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan. Ia menjelaskan TNI dituntut untuk selalu siap siaga setiap saat.
“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan,” kata Nas saat dihubungi, Rabu (4/11/2026).
Ia juga menegaskan alasan kesiapsiagaan itu. “Karena TNI dituntut senantiasa siap siaga setiap saat,” ungkapnya.
Dokumen tersebut membagi rencana penebalan pengamanan ke dalam empat tahap. Skema itu disusun untuk mengantisipasi perkembangan situasi keamanan di ibu kota.
Pembagian kekuatan personel dalam dokumen mencakup waktu pengerahan, asal satuan, serta status kesiapan masing-masing pasukan.
Dari empat tahap yang tercantum, jumlah personel terbesar berada pada tahap keempat. Sebanyak 13.140 prajurit disiapkan dalam tahap ini.
Mereka berada dalam posisi siaga dan menunggu perintah untuk bergerak. Dokumen itu mencantumkan beragam satuan sebagai asal personel.
Di antaranya terdapat 4.430 personel Mabesal yang berada di Cilangkap. Jumlah tersebut menjadi bagian dari kekuatan tahap keempat.
Selain itu, terdapat 4.410 prajurit Korps Marinir yang berada di wilayah Jakarta. Dokumen memasukkan mereka dalam komposisi pasukan.
Kekuatan lainnya meliputi Koarmada RI, Koarmada I, Pushidrosal, Kodaeral III, Puspomal, Kolinlamil, Seskoal, dan Lanudal Jakarta.
Daftar satuan juga mencakup RSAL Dr. Mintohardjo dan Ladokgi REM. Seluruhnya tercantum sebagai unsur dalam rencana pengerahan personel.
Tahap pertama dijadwalkan mulai 2 November 2026. Rencana ini melibatkan 2.100 personel dari satuan yang telah berada di Jakarta.
Personel tahap pertama berasal dari Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil. Dokumen juga menjelaskan skema penempatannya.
Pasukan tersebut ditempatkan dengan skema bantuan kendali operasi atau BKO. Penguatan pengamanan terutama diarahkan di bawah Kodam Jaya.
Tahap kedua menyiapkan 3.500 personel dari sejumlah satuan yang berada di luar Jakarta. Dokumen mencatat jumlah dan asal wilayah mereka.
Rencana empat tahap tersebut menunjukkan bahwa pengerahan dibagi berdasarkan waktu, satuan, serta kesiapan pasukan.
Informasi dalam dokumen juga menempatkan tahap keempat sebagai bagian dengan jumlah personel paling besar, yakni 13.140 prajurit.
Angka itu berbeda dari personel tahap pertama yang berjumlah 2.100 orang. Tahap kedua sendiri mencantumkan kesiapan 3.500 personel.
Adapun keterangan mengenai satuan dan lokasi asal memperlihatkan bahwa personel berasal dari berbagai unsur TNI AL.
Sobat, penting membedakan angka yang disebutkan untuk tiap tahap. Dokumen secara khusus mencantumkan jumlah pada tahap pertama, kedua, dan keempat.
Dalam informasi yang tersedia, tahap pertama melibatkan personel yang sudah berada di Jakarta. Sementara itu, tahap kedua menyiapkan personel dari luar ibu kota.
Tahap keempat mencantumkan pasukan dalam posisi siaga dan menunggu perintah. Dokumen tidak menyebutkan waktu pengerahan tahap tersebut.
Penjelasan Nas berfokus pada kewajiban TNI menjaga kesiapsiagaan. Ia menyebut pengerahan pasukan sebagai hal yang biasa dilakukan.
Keterangan itu disampaikan setelah dokumen tentang penebalan pengamanan beredar melalui pesan singkat di sejumlah grup WhatsApp.
Untuk tahap pertama, penempatan personel menggunakan mekanisme BKO. Penguatan pengamanan dalam skema tersebut terutama berada di bawah Kodam Jaya.
Dokumen merinci beberapa satuan yang terlibat, tetapi informasi yang disampaikan tidak menjabarkan lebih jauh tugas masing-masing unsur.
Berikut ringkasan angka dan keterangan pengerahan yang tercantum dalam dokumen:
Tahap pertama: mulai 2 November 2026; 2.100 personel dari satuan yang sudah berada di Jakarta.
Satuan tahap pertama: Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil; penempatan menggunakan skema BKO.
Tahap kedua: 3.500 personel disiapkan dari sejumlah satuan di luar Jakarta.
Tahap keempat: 13.140 prajurit berada dalam posisi siaga dan menunggu perintah untuk bergerak.
Personel yang disebutkan dari wilayah Jakarta: 4.430 personel Mabesal di Cilangkap dan 4.410 prajurit Korps Marinir.
Satuan lain: Koarmada RI, Koarmada I, Pushidrosal, Kodaeral III, Puspomal, Kolinlamil, Seskoal, Lanudal Jakarta, RSAL Dr. Mintohardjo, dan Ladokgi REM.
Total personel TNI AL yang disiagakan dalam keterangan mengenai rencana pengamanan tersebut mencapai 20.980 prajurit.
Dokumen menyebut pembagian pengerahan menjadi empat tahap, tetapi rincian angka yang tersedia mencantumkan tahap pertama, kedua, dan keempat.
Nas menyatakan bahwa kesiapsiagaan setiap saat merupakan tuntutan bagi TNI. Ia juga menyebut pengerahan pasukan sebagai hal biasa.
Dengan demikian, keterangan resmi Puspen TNI menempatkan rencana itu dalam konteks kesiapsiagaan, sementara dokumen merinci tahapan dan satuan yang terlibat.
