Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau tanggul sungai yang terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Tito hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung sekaligus memetakan langkah penanganan yang dibutuhkan.
Salah satu lokasi yang dikunjungi ialah tanggul Sungai Krueng Meureudu, yang berada di Desa Dayah Usen.
Tito dan rombongan menyusuri kawasan tanggul itu, lalu berdialog dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Asyari.
Agenda peninjauan juga mencakup tanggul Sungai Alue Keutapang, yang turut mengalami dampak akibat banjir susulan.
Di Desa Beuringen, Tito melihat lahan persawahan yang rusak berat dan kini telah ditanami jagung.
Dalam keterangannya, Tito menyebut banjir susulan sebagai salah satu hambatan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
Dampak banjir, menurut dia, kembali mengenai sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, termasuk jembatan dan jalan.
Permukiman yang sebelumnya sudah dibersihkan juga kembali tertutup lumpur setelah banjir susulan terjadi.
Tito mengatakan curah hujan di sejumlah wilayah Sumatera masih tinggi, bahkan ketika musim kemarau berlangsung.
“Di daerah Aceh, Sumatera Utara bagian barat, selain bagian timur, Sumatera Barat, itu curah hujan masih tinggi terus. Bahkan di musim kemarau kemarin tetap juga tinggi, sehingga mengakibatkan banjir lagi, banjir lagi,” ujarnya kepada awak media di Desa Alue Keutapang, Pidie Jaya, Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan tanggul dinilai perlu untuk mengurangi dampak banjir terhadap permukiman di sekitar sungai.
Selain pembangunan tanggul, pengerukan sungai juga diperlukan karena terjadi sedimentasi setelah bencana Sumatera pada November 2025.
Catatan Satgas menunjukkan sedimentasi terjadi di 137 sungai yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Panjang bagian sungai yang mengalami sedimentasi tersebut beragam, berdasarkan catatan yang disampaikan oleh Satgas.
Tito mengatakan pengerukan dapat dikerjakan melalui sejumlah pihak, bukan hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI.
Ia juga menyebut kerja sama dengan pihak ketiga sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk pengerukan.
“Pengerukan enggak hanya kita serahkan kepada PU (Kementerian Pekerjaan Umum), TNI. Tapi juga di antaranya melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga. Enggak apa-apa, win-win solution,” jelasnya.
Tito menegaskan pemerintah terus berupaya menangani dampak bencana Sumatera, termasuk dampak dari banjir susulan.
Dalam kunjungan itu, ia menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, berupa bantuan tunai dan kebutuhan pokok.
Bantuan tersebut diberikan bersamaan dengan upaya mencari solusi agar banjir serupa tidak kembali berdampak pada masyarakat.
Tito mengatakan pembangunan bendungan dan tanggul perlu segera dilakukan sebagai bagian dari langkah penanganan yang dibutuhkan.
“Tadi kita udah berikan bantuan. Ya, baik tunai maupun non-tunai warga yang terdampak, sambil kita mencari solusi. Jangan sampai terulang lagi banjir yang sama, ya, caranya cepat-cepat ini, apa, [pembangunan] bendungannya, tanggulnya,” jelasnya.
Peninjauan di Pidie Jaya memperlihatkan sejumlah kebutuhan penanganan, mulai dari pembangunan tanggul hingga pengerukan sungai.
Kebutuhan tersebut menjadi perhatian karena banjir susulan turut mengganggu infrastruktur dan permukiman yang sebelumnya telah ditangani.
Selain melihat tanggul, Tito juga meninjau kondisi lahan persawahan yang rusak berat di Desa Beuringen.
Lahan itu kini ditanami jagung, sementara tanggul di beberapa sungai menjadi bagian dari agenda peninjauan.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyampaikan terima kasih atas kunjungan Tito, yang juga memimpin Satgas PRR.
Menurut Sibral, kunjungan tersebut menunjukkan kehadiran negara bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Catatan peninjauan di Pidie Jaya mencakup tanggul Krueng Meureudu, tanggul Alue Keutapang, dan lahan di Desa Beuringen.
Sementara itu, catatan Satgas mengenai sedimentasi meliputi 137 sungai di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penanganan yang dibahas mencakup pembangunan tanggul serta pengerukan sungai, dengan keterlibatan pihak yang disebut Tito.
Bantuan tunai dan kebutuhan pokok juga diserahkan kepada warga terdampak dalam rangkaian kunjungan tersebut.
Tito menyatakan upaya penanganan terus berjalan, sekaligus mencari solusi agar banjir yang sama tidak kembali terulang.
