PDI Perjuangan mengapresiasi langkah Polri yang mengungkap dugaan penyadapan ilegal dan meminta perkara tersebut ditelusuri secara menyeluruh.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai rangkaian tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Menurut Hasto, perbuatan tersebut tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga bertentangan dengan hak demokratis warga dan sistem hukum nasional.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026, saat menyoroti dampak dugaan penyadapan terhadap hak warga.
Ia meminta perkara ini menjadi momentum untuk menelusuri praktik serupa terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, maupun tokoh politik.
Hasto menilai penyelidikan perlu mencakup dugaan penggunaan instrumen penegakan hukum untuk membatasi suara kritis di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diusut tuntas, terutama jika digunakan untuk membungkam pihak yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan demokrasi.
Secara khusus, Hasto mengapresiasi anggota internal Polri yang berani melaporkan dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut.
Menurutnya, langkah pelaporan itu menunjukkan integritas dan suara hati nurani tetap memiliki peran penting di dalam institusi penegak hukum.
Hasto menyebut sikap anggota tersebut sebagai “moral force, kekuatan moral” yang hadir di tengah situasi gelap.
Ia kembali meminta kasus itu dimanfaatkan untuk mengungkap dugaan kejahatan yang menjadikan kewenangan negara sebagai sarana kriminalisasi.
Kelompok yang disebut Hasto berisiko menjadi sasaran kriminalisasi mencakup masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, hingga tokoh politik.
Hasto juga mengingatkan pejabat publik agar menjalankan kewenangan dengan menjunjung moral, etika, integritas, serta sikap kenegarawanan.
Peringatan itu terutama ditujukan kepada aparat yang memiliki kewenangan melakukan upaya paksa dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Hasto, pengusutan menyeluruh penting untuk melindungi hak warga serta memastikan dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak dibiarkan tanpa kejelasan.
Apresiasi PDIP terhadap langkah Polri itu disertai dorongan agar penyelidikan menjangkau kemungkinan praktik serupa, bukan hanya perkara yang terungkap.
