Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah memunculkan perhatian politik di parlemen.
PDIP dan Partai Golkar, dua partai dengan kursi terbanyak di DPR, menyampaikan pandangan terkait dampak keputusan tersebut.
Keduanya memiliki total 212 dari 580 kursi DPR RI periode 2024–2029. PDIP menguasai 110 kursi, sedangkan Golkar memiliki 102 kursi.
Porsi itu setara sekitar 36,55 persen dari seluruh kursi parlemen. Karena itu, sikap kedua partai menjadi sorotan dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai perkara tersebut telah memasuki babak baru.
Menurut Doli, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berpotensi menimbulkan dampak lebih luas, termasuk terhadap keputusan politik di tingkat negara.
“Persoalannya kemudian adalah, dua putusan dari dua Mahkamah, institusi tertinggi hukum kita ini, bukan saja berkonsekuensi pada tindak lanjut atau langkah hukum berikutnya, namun dapat berimplikasi pada keputusan politik yang akan diambil,” kata Doli, Ahad (1/11/2026).
Anggota Komisi II DPR RI itu berpandangan, perdebatan hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran hampir mencapai tahap akhir.
Ia menilai pembahasan berikutnya dapat masuk ke ranah politik. Doli menegaskan persoalan tersebut bukan dinamika politik biasa.
“Ini bukan urusan politik biasa, bukan juga urusan politik harian, tapi ini politik negara,” katanya.
Meski menyampaikan pandangan tersebut, Golkar belum menetapkan kesimpulan akhir. Partai itu masih menunggu salinan lengkap putusan MA.
Doli mengatakan salinan tersebut akan dipelajari untuk memahami pertimbangan hukum dan kemungkinan konsekuensinya.
“Namun, kami pun tentu masih menunggu Putusan MA-nya secara lengkap, yang kemudian akan kami pelajari dan dalami lagi. Karena kita memang harus benar-benar sangat cermat dan hati-hati dalam menghadapi masalah ini,” katanya.
PDIP disebut akan membuka ruang dialog dengan partai lain mengenai tindak lanjut putusan MK terkait keabsahan ijazah Gibran.
Sementara itu, Golkar menyatakan akan mencermati putusan MA sebelum menarik kesimpulan. Perkembangan perkara ini turut menjadi perhatian politik di DPR.
