Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI agar mencermati tenggat pengajuan calon wakil presiden pengganti.
Peringatan itu berkaitan dengan rencana sidang MPR pada 9 Desember 2026 untuk membahas penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Mahfud, penghitungan waktu pengajuan dua nama calon perlu diperiksa sebelum sidang tersebut berlangsung. Persoalan ini, ujarnya, berhubungan dengan aturan konstitusi dan ketentuan kelembagaan.
Ia menyampaikan pesan kepada Presiden RI serta pimpinan MPR RI. Mahfud meminta mereka berhati-hati agar proses pergantian tidak memunculkan persoalan konstitusional maupun polemik politik baru.
Mahfud menyoroti ketentuan bahwa Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, paling lambat 14 hari sebelum sidang digelar.
Namun, ia melihat perlunya menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang MD3, dan Tata Tertib MPR. Perhatian utamanya adalah cara menghitung hari dalam tenggat tersebut.
Menurut Mahfud, UU MD3 dan Tata Tertib MPR secara tegas menyebut hari kerja, bukan hari kalender. Perbedaan istilah ini, menurutnya, penting diperhatikan dalam menentukan batas waktu pengajuan.
Ia memperingatkan, jika Presiden belum menyerahkan dua nama calon sampai 19 November 2026 pukul 00.00 WIB, sidang pada 9 Desember dapat menghadapi persoalan hukum.
Mahfud bahkan menilai sidang tersebut berpotensi tidak sah apabila batas waktu pengajuan calon tidak dipenuhi. Penilaian itu menjadi inti peringatannya kepada Presiden dan pimpinan MPR.
Ringkasan waktu dan ketentuan
Rencana sidang MPR: 9 Desember 2026
Batas pengajuan yang disoroti Mahfud: 19 November 2026 pukul 00.00 WIB
Jumlah calon yang diajukan Presiden: dua nama
Tenggat dalam UUD 1945, sebagaimana disampaikan Mahfud: 14 hari sebelum sidang
Istilah hari dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR: hari kerja
Rangkaian tanggal tersebut menjadi perhatian karena terdapat perbedaan istilah dalam aturan yang disebut Mahfud. Ia menggarisbawahi bahwa UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR perlu dibaca secara selaras.
Mahfud tidak hanya mengingatkan soal kapan dua nama calon harus disampaikan. Ia juga menekankan perlunya memastikan pengertian hari yang dipakai dalam menghitung tenggat pengajuan.
Perbedaan antara hari kerja dan hari kalender dapat memengaruhi perhitungan waktu yang tersedia. Karena itu, menurut Mahfud, persoalan tersebut tidak seharusnya dianggap sepele oleh pihak terkait.
Ia menghubungkan ketepatan perhitungan tenggat dengan keabsahan proses pengambilan keputusan lembaga negara. Jika ketentuan waktu tidak terpenuhi, kata Mahfud, sidang dapat menghadapi persoalan hukum.
Peringatan tersebut disampaikan sebelum sidang MPR yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026. Fokusnya adalah memastikan pengajuan dua calon dilakukan sesuai ketentuan waktu yang berlaku.
Dalam pesannya, Mahfud meminta Presiden dan pimpinan MPR mencermati aturan secara serius. Ia mengingatkan agar proses pergantian wakil presiden tidak menimbulkan masalah konstitusional maupun polemik politik tambahan.
Sampai bagian informasi yang disampaikan dalam peringatan itu, perhatian Mahfud tertuju pada tenggat dan penafsiran istilah hari. Ia tidak menguraikan nama calon pengganti ataupun rincian lain mengenai proses tersebut.
Pokok persoalannya adalah hubungan antara tenggat 14 hari sebelum sidang dan ketentuan yang menggunakan istilah hari kerja. Mahfud mengingatkan bahwa perbedaan itu harus diperhitungkan dengan cermat.
Dengan demikian, pesan Mahfud kepada Prabowo dan pimpinan MPR berpusat pada pemeriksaan aturan sebelum sidang digelar. Ia menilai kepatuhan terhadap batas waktu penting bagi keabsahan proses.
Tenggat yang ia soroti jatuh pada 19 November 2026 pukul 00.00 WIB, sedangkan sidang MPR direncanakan pada 9 Desember 2026. Kedua tanggal itu menjadi dasar kekhawatirannya.
Mahfud meminta agar persoalan penafsiran waktu tidak dibiarkan menimbulkan ketidakpastian dalam proses penggantian wakil presiden. Menurutnya, aturan konstitusi dan peraturan MPR perlu menjadi perhatian bersama.
Peringatan ini menempatkan penghitungan hari sebagai hal utama sebelum sidang. Mahfud mengingatkan bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan proses pengajuan dua calon kepada MPR dan potensi keabsahan sidang.

