Kejaksaan Agung menyambut pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penguatan dalam penegakan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, saat menjawab pertanyaan awak media pada Sabtu, 21 November 2026.
Anang menyatakan pengesahan tersebut disambut baik oleh Kejagung. Menurutnya, ketentuan itu dapat mendukung upaya penegakan hukum, terutama dalam menangani aset tersangka yang melarikan diri.
Keterangan Anang dikutip pada Minggu, 22 November 2026. Ia menilai penelusuran aset dapat mencakup harta yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.
Dalam penjelasannya, Anang menyebut pelaku tindak pidana dapat kabur, sementara asetnya tetap menjadi sasaran penelusuran dan pengamanan oleh penegak hukum.
Kejagung memandang upaya tersebut dapat membantu memulihkan kerugian negara. Penindakan, menurut Anang, tidak cukup hanya berfokus pada pemidanaan orang yang terlibat.
Ia juga menyampaikan bahwa mengejar aset penting untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar. Pernyataan itu disampaikan saat membahas pengesahan aturan tersebut.
Anang mengaitkan kebutuhan penelusuran aset dengan adanya pelaku tindak pidana yang melarikan diri. Ia menyebut pelarian dapat terjadi di dalam maupun luar negeri.
Dalam keterangannya, Anang menyebut beberapa nama yang terkait dengan pelaku buron, termasuk Muhammad Riza Chalid dan Jurist Tan.
Ia juga menyebut nama lain dengan inisial AK serta beberapa orang lainnya. Sumber tidak menguraikan lebih lanjut identitas orang-orang yang disebut selain nama tersebut.
Muhammad Riza Chalid dikenal sebagai pengusaha minyak yang terseret perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang.
Kejaksaan Agung telah menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka dalam perkara itu. Namun, berdasarkan informasi dalam laporan, ia masih berstatus buron.
Kasus yang menyeret Riza Chalid berkaitan dengan tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang. Perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Nama lain yang disebut Anang adalah Jurist Tan, mantan staf khusus Nadiem Makarim ketika menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Jurist Tan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dalam perkara tersebut, Jurist Tan juga masih masuk dalam daftar buron. Informasi itu disampaikan dalam laporan yang mengutip keterangan mengenai statusnya.
Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR menjadi pokok sambutan Kejagung. Anang menyebut aturan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat penegakan hukum.
Anang menekankan bahwa penanganan perkara dapat menyasar aset, selain proses pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.
Menurut penjelasannya, penelusuran harta tersangka yang melarikan diri dapat membantu upaya pemulihan kerugian negara dan mencegah kerugian lebih besar.
Anang juga menyebut aset yang berada di luar negeri sebagai salah satu hal yang perlu ditelusuri ketika pelaku kabur.
Keterangan itu menjadi konteks bagi dukungan Kejagung terhadap pengesahan aturan. Ia tidak memaparkan rincian mekanisme yang akan diterapkan dalam penelusuran aset.
Laporan tersebut menyampaikan tanggapan Kejagung setelah DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset. Anang menyatakan dukungan itu dalam kapasitasnya sebagai Kapuspenkum.
Bagi sobat yang mengikuti perkara ini, poin utama pernyataan Kejagung adalah penelusuran aset dapat berjalan seiring dengan penindakan pidana.
Dua nama yang menjadi contoh dalam keterangan Anang sama-sama disebut masih buron. Keduanya memiliki perkara berbeda sebagaimana dijelaskan dalam laporan.
Riza Chalid terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang. Jurist Tan tersangkut dugaan korupsi pengadaan Chromebook.
Status tersangka dan buron keduanya disebut dalam laporan. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai lokasi mereka atau perkembangan pencarian.
Anang menilai pengamanan aset dapat mendukung pemulihan kerugian negara. Ia juga menyampaikan tujuan mencegah kerugian yang lebih besar.
Dengan demikian, dukungan Kejagung terhadap aturan itu berangkat dari kebutuhan menelusuri harta tersangka yang kabur, termasuk aset lintas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media pada Sabtu, 21 November 2026. Keterangan Anang kemudian dikutip pada Minggu, 22 November 2026.
Kejagung menyambut pengesahan oleh DPR sebagai upaya penguatan hukum. Anang menyebut penegakan dapat mengejar aset sekaligus mempidanakan pelakunya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan tersangka di luar jangkauan tidak menghapus perhatian penegak hukum terhadap aset yang berkaitan dengan perkara.
Informasi yang disampaikan Kejagung menyoroti dua contoh buron, yakni Riza Chalid dan Jurist Tan, serta nama berinisial AK.
Anang menyebut ketentuan tersebut diperlukan untuk menelusuri dan mengamankan aset tersangka. Penjelasannya mencakup aset yang berada di dalam maupun luar negeri.
Bagi Kejagung, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari penguatan penegakan hukum, dengan pemulihan kerugian negara sebagai salah satu tujuan.

