News

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Pembahasan Disebut Berlangsung Selama 18 Tahun

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Pembahasan Disebut Berlangsung Selama 18 Tahun

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Kamis tersebut.

Dalam rapat, Puan meminta persetujuan peserta untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Peserta rapat menjawab setuju, sebelum rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui forum paripurna DPR RI pada hari itu.

Pengesahan ini berlangsung lebih awal dibanding target penyelesaian yang sebelumnya ditetapkan pada 15 Desember 2026 oleh DPR.

Cek Desil Kemensos 2026 dari Ponsel, Siapkan NIK untuk Menelusuri Data Keluarga

Puan mengatakan rancangan undang-undang tersebut semula ditargetkan rampung pada tanggal itu, tetapi prosesnya selesai lebih cepat.

Dalam keterangannya, ia menyebut pengesahan berlangsung pada 19 November, lebih awal daripada jadwal penyelesaian yang direncanakan.

Puan menggambarkan selisih waktu tersebut sebagai satu bulan lebih empat hari dalam penjelasannya di rapat paripurna.

Ia menegaskan percepatan pembahasan bukan berarti DPR bekerja terburu-buru atau sekadar merespons desakan publik.

Pernyataan itu disampaikan Puan merujuk laporan Ketua Komisi III mengenai proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Jabodetabek Masuk Peringatan Cuaca BMKG pada 19–20 November 2026

Menurut penjelasan Puan, RUU Perampasan Aset telah melalui proses selama 18 tahun sebelum akhirnya disahkan.

Karena itu, ia menilai penyelesaian undang-undang tersebut memang sudah mendesak dan semestinya segera dituntaskan.

Puan juga menyebut pembahasan melibatkan 87 kali meaningful participation, sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna kepada peserta.

Selain itu, proses tersebut mencakup kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan, menurut keterangan Puan.

Ia turut menyampaikan adanya berbagai kegiatan lain selama pembahasan, tetapi tidak merinci seluruhnya dalam pernyataan tersebut.

Penangkapan Terorisme Menjangkau Enam Provinsi, Jawa Tengah Catat Empat Tersangka

Jumlah partisipasi, provinsi, serta daerah pemilihan itu disebut sebagai bagian dari proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dengan disahkannya RUU tersebut, proses legislasi yang menurut Puan berlangsung selama 18 tahun mencapai tahap pengesahan.

Bagi sobat yang mengikuti perkembangan legislasi, pengumuman utama rapat itu adalah perubahan status RUU menjadi undang-undang.

×
×