Sekitar 25 provinsi telah menetapkan UMP 2027, dengan besaran berbeda-beda dan kenaikan yang bervariasi dibandingkan tahun sebelumnya.
Persentase kenaikan yang disebutkan berada pada rentang 5 hingga 42 persen. DKI Jakarta termasuk provinsi dengan UMP tertinggi.
Namun, data yang tersedia belum merinci nominal dan urutan lengkap besaran upah minimum di setiap provinsi.
Jumlah provinsi yang menetapkan UMP masih dapat bertambah. Sejumlah pemerintah provinsi belum mengumumkan besaran upah minimum 2027.
Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat bernomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 pada 16 November 2026 sebagai pedoman penetapan upah.
Surat tersebut menyebut pertimbangan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan dalam proses penetapan upah minimum.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, penghitungan UMP 2027 memakai formula penyesuaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Aturan itu merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Mekanisme dasar penghitungan juga mengacu pada Pasal 137 sampai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi atau UMS.
UMP 2027 yang telah ditetapkan pemerintah daerah mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Karena pengumuman masih berlangsung di sejumlah daerah, daftar besaran dan perbandingan antarprovinsi dapat berubah seiring penetapan berikutnya.

