Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia tidak akan menggunakan lahan hutan kota.
Kepastian itu disampaikan Gus Ipul setelah menghadiri Kongres IJTI di Hotel Bumi Wiyata, Margonda, Depok, Rabu, 18 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi sorotan publik mengenai kawasan hutan kota UI yang ramai dibicarakan terkait rencana pembangunan.
“Bisa dipastikan tidak pakai area kawasan hutan. Tidak, itu sudah dipastikan tidak. Kami juga tidak mengusulkan, Rektor UI juga tidak mengusulkan itu,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pembicaraan dengan Gubernur DKI Jakarta turut membahas rencana kerja sama UI dan DKI mengenai hutan kota.
Dalam pembahasan yang sama, rencana Sekolah Rakyat di kampus UI ikut disinggung, tetapi lokasinya disebut berada di luar kawasan hutan kota.
“Jadi sekali lagi clear,” tegas Gus Ipul saat memberikan penjelasan mengenai lokasi yang menjadi perhatian publik tersebut.
Gus Ipul menyatakan, kawasan UI baru menjadi salah satu alternatif dari beberapa pilihan lahan yang sedang dipertimbangkan.
Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai lokasi pembangunan. Rencana di UI juga belum berstatus sebagai usulan.
“Ini bukan usulan, baru alternatif. Sekali lagi belum diputuskan, baru beberapa alternatif,” katanya.
Tim dari Gubernur, Kementerian Sosial, dan UI selanjutnya akan mengunjungi serta mengasesmen sejumlah titik alternatif yang tersedia.
Penilaian itu mencakup kesesuaian peruntukan lahan, kemungkinan pembangunan, serta pemenuhan persyaratan administratif sebelum proses berikutnya dibahas.
Gus Ipul mengatakan, pembahasan lanjutan akan dilakukan setelah penandatanganan PKS, termasuk terkait pemenuhan persyaratan lainnya.
“Baru nanti ditindaklanjuti dengan PKS. Setelah PKS baru dibahas pemenuhan syarat-syarat yang lain. Jadi masih panjang, tidak langsung tiba-tiba dibangun,” ujarnya.
Keputusan akhir, menurut Gus Ipul, tidak ditentukan Kemensos sendiri. Penetapannya dilakukan bersama Kementerian PU dan pemerintah daerah melalui pleno.
Dengan demikian, rencana lokasi di UI masih perlu melewati asesmen dan tahapan lanjutan, sementara penggunaan hutan kota dipastikan tidak menjadi pilihan.

