JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Informasi itu disampaikan dalam artikel pada Kamis, 12 November 2026.
Surat pengunduran dirinya diserahkan langsung kepada MPR RI pada tanggal tersebut. Artikel itu tidak menyebutkan kapan pengunduran diri mulai berlaku.
Setelah pengunduran diri berlaku dan Gibran diberhentikan dengan hormat, ia berhak memperoleh fasilitas serta tunjangan dari negara.
Salah satu fasilitas yang disebut dalam ketentuan bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden adalah rumah pensiun yang layak.
Rumah tersebut dilengkapi perlengkapan, sementara biaya pengadaannya ditanggung negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Pemberian fasilitas rumah pensiun mengacu pada beberapa regulasi. Aturan yang disebut meliputi UU Nomor 7 Tahun 1978.
Ketentuan lainnya tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Regulasi tersebut mengatur persyaratan rumah pensiun, termasuk luas tanah, luas bangunan, lokasi, dan pembiayaannya.
Untuk mantan wakil presiden, rumah pensiun dapat dibangun di atas tanah dengan luas maksimal 1.500 meter persegi.
Apabila rumah berada di luar DKI Jakarta, nilai tanahnya harus setara dengan batas nilai tanah yang ditetapkan untuk Jakarta.
Luas bangunan rumah pensiun juga memiliki batas. Ketentuannya menetapkan ukuran paling besar 1.500 meter persegi.
Selain ukuran tanah dan bangunan, lokasi pembangunan perlu memenuhi sejumlah kriteria. Artikel tersebut tidak merinci alamat rumah untuk Gibran.
Dengan demikian, informasi yang tersedia baru menjelaskan batas ukuran serta ketentuan nilai tanah. Belum ada lokasi spesifik yang disebutkan.
Ringkasan ketentuan: tanah maksimal 1.500 meter persegi; bangunan maksimal 1.500 meter persegi; biaya pengadaan berasal dari APBN.
