Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis, 12 November 2026.
Ia mengundurkan diri sebelum masa jabatannya untuk periode 2024–2029 berakhir. Besaran hak setelah berhenti bergantung pada status pemberhentiannya.
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun.
Pensiun pokoknya sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, yaitu Rp20.160.000 per bulan. Angka tersebut dihitung dari gaji pokok, bukan seluruh penghasilan atau tunjangan saat menjabat.
Pasal 7 UU yang sama mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan wakil presiden. Fasilitas itu mencakup biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon.
Negara juga menanggung biaya pengobatan dan perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya, baik di dalam maupun luar negeri. Tunjangan dan fasilitas tersebut berlaku sesuai ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang.
