Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan itu membuat Suket yang diterbitkan pada 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak terkait.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
Dokumen keputusan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Tatang Muttaqin.
Melalui keputusan baru itu, pemerintah juga membatalkan Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan Kemendikbud tersebut sebelumnya menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Dokumen yang dicabut merupakan Suket tertanggal 6 Agustus 2019, sebagaimana tercantum dalam keputusan terbaru Kemendikdasmen.
Pemerintah menarik dokumen tersebut dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya, lalu menyatakannya tidak lagi mengikat secara hukum.
Pencabutan berlaku berdasarkan asas erga omnes, yang disebut dalam keputusan sebagai dasar hilangnya kekuatan hukum Suket tersebut.
Sobat, langkah Kemendikdasmen ini merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang terbit pada 30 Oktober 2026.
Putusan Mahkamah Agung itu bernomor 742 K/TUN/2026 dan mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Dengan demikian, pencabutan dokumen oleh Kemendikdasmen berkaitan langsung dengan putusan kasasi yang mengabulkan gugatan tersebut.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat, membenarkan bahwa keputusan pencabutan telah disampaikan kepada pengadilan.
Dokumen itu diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat persidangan pada Kamis, 12 November 2026.
Penyerahan tersebut berhubungan dengan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana.
Setelah objek sengketa dicabut pemerintah, PTUN menyatakan gugatan PT Mercy Toga Kirana gugur.
Objek sengketa dalam perkara itu adalah Suket penyetaraan pendidikan yang sebelumnya diterbitkan untuk Gibran.
Pengadilan menyatakan perkara gugur karena dokumen yang disengketakan sudah dicabut oleh pemerintah.
Atip menyebut putusan tersebut mengakhiri persoalan hukum mengenai keabsahan Suket penyetaraan pendidikan Gibran.
Pernyataan itu disampaikan setelah keputusan pencabutan diserahkan dalam persidangan di PTUN pada 12 November 2026.
Rangkaian peristiwa hukum ini bermula dari penerbitan Suket pada 6 Agustus 2019, lalu berlanjut melalui gugatan.
Mahkamah Agung kemudian memutus kasasi pada 30 Oktober 2026, sebelum Kemendikdasmen menetapkan pencabutan pada November.
Keputusan pencabutan bernomor 206 Tahun 2026 juga membatalkan keputusan terdahulu yang menjadi landasan penerbitan dokumen tersebut.
Isi keputusan menegaskan pencabutan Suket sekaligus menyatakan dokumen itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Keterangan mengenai pencabutan tersebut disampaikan dalam perkara yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
PTUN menyatakan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana gugur setelah pemerintah mencabut objek sengketanya.
Sementara itu, putusan kasasi MA yang mengabulkan gugatan Subhan Palal menyatakan Suket tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Kemendikdasmen menetapkan keputusan pencabutan di Jakarta, sedangkan dokumennya diserahkan kepada PTUN dalam persidangan berikutnya.
Pada akhirnya, Suket penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Status tersebut mengikuti keputusan pencabutan pemerintah dan putusan Mahkamah Agung terkait keabsahan dokumen milik Gibran.
