Pemerintah menyiapkan pengalihan sejumlah kelompok PPPK paruh waktu ke instansi pusat, tetapi kebijakan tersebut tidak berlaku bagi seluruh pegawai.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut guru, tenaga kesehatan, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, dan anggota Satpol PP sebagai kelompok yang masuk rencana.
Penempatan masing-masing profesi dirancang mengikuti kementerian yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Dasar hukum kebijakan ini masih disiapkan pemerintah.
Guru akan menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, menurut penjelasan Rini.
Sementara itu, tenaga kesehatan direncanakan dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Petugas damkar dan anggota Satpol PP akan ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri.
Rini menyampaikan bahwa landasan pengaturan tersebut berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan. Pernyataan itu dikutip pada Rabu, 11 November 2026.
Ringkasan rencana penempatan:
Guru: Kemendikdasmen atau Kemenag
Tenaga kesehatan: Kementerian Kesehatan
Petugas damkar dan Satpol PP: Kementerian Dalam Negeri
Pengalihan tersebut menjadi bagian dari penataan tenaga non-ASN sekaligus upaya memberi kepastian status kepegawaian di lingkungan pemerintahan.
Namun, rencana itu bukan berarti setiap PPPK paruh waktu akan berpindah dari instansi tempat mereka bekerja sekarang.
Pegawai yang tidak masuk kelompok pengalihan ke instansi pusat akan diangkat menjadi PPPK pada instansi masing-masing.
Dengan begitu, mereka tetap bertugas di instansi asal, baik yang berada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Penempatan dan pengangkatan akan disesuaikan dengan kategori jabatan serta kebijakan penataan pegawai yang ditetapkan pemerintah.
Di luar kelompok yang disebutkan untuk pengalihan ke kementerian, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu juga mencakup profesi lainnya.
Kelompok profesi tersebut antara lain dosen, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya. Penjelasan ini mencakup pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Keterangan yang disampaikan pemerintah membedakan rencana penempatan ke kementerian dari pengangkatan penuh waktu pada instansi masing-masing.
Karena itu, Sobat perlu mencermati kategori jabatan dan instansi tujuan sebelum menyimpulkan bahwa semua PPPK paruh waktu akan dipindahkan.
Tidak seluruh pegawai akan dialihkan ke kementerian. Sebagian tetap berada di instansi asal sesuai kebijakan penataan yang berlaku.
Rini juga menyatakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan secara bertahap.
Pelaksanaannya dijadwalkan mulai 1 Januari 2027. Pemerintah belum menyebutkan dalam keterangan tersebut rincian tahapan untuk setiap kelompok profesi.
Informasi yang tersedia menegaskan tanggal dimulainya pelaksanaan, sejumlah kategori profesi, serta kementerian tujuan bagi kelompok yang dialihkan.
Rencana itu mencakup guru, tenaga kesehatan, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, dan anggota Satpol PP.
Untuk guru, kementerian tujuan yang disebut adalah Kemendikdasmen atau Kemenag. Penempatan tenaga kesehatan diarahkan ke Kementerian Kesehatan.
Sementara petugas damkar dan Satpol PP akan menjadi bagian dari PPPK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Adapun dosen, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lain disebut dalam konteks pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Keterangan tersebut tidak menyatakan bahwa seluruh profesi tambahan itu akan dialihkan ke instansi pusat.
Sebaliknya, pegawai yang tidak termasuk kelompok pengalihan akan diangkat pada instansi masing-masing dan tetap bekerja di sana.
Instansi asal itu dapat berada di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai penjelasan mengenai penempatan mereka.
Bagi pegawai, perbedaan antara pengalihan dan pengangkatan penuh waktu menjadi poin penting dalam memahami kebijakan tersebut.
Pengalihan yang dijelaskan menyasar kelompok profesi tertentu, sedangkan penempatan pegawai lain tetap mengikuti instansi masing-masing.
Dasar hukum berupa Peraturan Presiden masih dalam proses penyiapan, sehingga keterangan Rini menjelaskan rencana pemerintah.
Pemerintah menyebut penataan tenaga non-ASN sebagai salah satu bagian dari kebijakan tersebut, bersama upaya memberikan kepastian kepegawaian.
Rini tidak merinci dalam keterangan yang dikutip bagaimana tahapan pelaksanaan akan dibagi di antara masing-masing profesi.
Yang telah disampaikan adalah peningkatan status dilakukan bertahap mulai 1 Januari 2027, dengan penempatan mengikuti kategori jabatan.
Dengan demikian, kebijakan ini membedakan kelompok yang direncanakan masuk kementerian dan pegawai yang tetap berada di instansi asal.
Sobat dapat menjadikan daftar kementerian tujuan tersebut sebagai ringkasan awal, sambil memperhatikan bahwa aturan resminya masih disiapkan.
