Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan pembagian peran empat tersangka dalam perkara penyadapan ilegal di lingkungan Polri.
Penjelasan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa.
Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Slamet Uliandi, dan Eko Hadi.
Suyudi menjelaskan masing-masing diduga memiliki peran berbeda, mulai dari memberi persetujuan hingga menghapus data hasil penyadapan.
Pemaparan itu merinci alur dugaan tindakan dan pelaporan yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian, berdasarkan keterangan Kapolri.
Seluruh peran yang disebutkan masih berupa dugaan dalam perkara tersebut, sebagaimana dijelaskan Suyudi kepada anggota Komisi III DPR RI.
Bagi sobat pembaca, berikut ringkasan peran yang disampaikan Kapolri dalam rapat kerja tersebut.
Slamet Uliandi, yang pernah menjabat Kadiv TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026, diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.
Dalam kapasitas itu, Slamet diduga memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan.
Ia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan dari Ahrie Sonta kepada Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Suyudi, laporan yang diteruskan tersebut mencakup laporan harian dan laporan analisis terkait hasil penyadapan.
Dengan demikian, peran Slamet dalam pemaparan itu meliputi dugaan persetujuan penyadapan dan penyampaian laporan kepada Listyo.
Sementara itu, Eko Hadi diduga menerima instruksi dari Slamet untuk menyadap target tertentu.
Suyudi menyebut instruksi tersebut diduga berasal dari Listyo Sigit Prabowo.
Eko juga diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui aplikasi WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Bagian ini menjelaskan dugaan penggunaan pesan WhatsApp dalam proses persetujuan, tanpa dokumen permohonan penyidik yang disebutkan Kapolri.
Ahrie Sonta pernah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Dalam jabatan tersebut, Ahrie diduga menerima perintah Listyo Sigit untuk melakukan penyadapan melalui operator.
Menurut paparan Suyudi, penyadapan yang diperintahkan itu diduga tidak didahului permohonan dari penyidik.
Ahrie juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan meminta seseorang berinisial TK melakukan surveillance.
Selain pelaporan dan instruksi surveillance, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan.
Data yang disebut dalam paparan tersebut meliputi rekaman suara atau voice serta log.
Ahrie juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Suyudi menyampaikan bahwa dugaan penghapusan data dan pembubaran grup itu termasuk dalam peran Ahrie.
Sementara itu, nama Listyo Sigit disebut dalam uraian mengenai asal perintah dan penerima laporan hasil penyadapan.
Ia merupakan salah satu dari empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Pemaparan Kapolri menggambarkan rangkaian dugaan peran, dari instruksi kepada pihak tertentu hingga laporan yang diteruskan.
Namun, keterangan dalam rapat kerja tersebut tetap merujuk pada dugaan peran para tersangka dalam perkara penyadapan.
Ringkasan peran berdasarkan paparan Kapolri: Slamet diduga memberi persetujuan dan meneruskan laporan kepada Listyo.
Eko diduga menerima instruksi serta memberi persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Ahrie diduga mengatur penyadapan melalui operator, menyampaikan laporan, meminta surveillance, serta memerintahkan penghapusan data.
Listyo disebut dalam dugaan sebagai pemberi perintah dan penerima laporan, serta termasuk empat tersangka.
Uraian tersebut disampaikan Suyudi dalam forum bersama Komisi III DPR RI, bukan sebagai penetapan kesimpulan atas dugaan perkara.
Dari penjelasan itu, publik mendapat gambaran mengenai peran yang disangkakan kepada masing-masing tersangka dalam kasus ini.
Informasi yang disampaikan juga menyebut jenis laporan, saluran komunikasi, dan bentuk data yang diduga dihapus.
Keterangan tersebut tidak mengubah status uraian sebagai dugaan, sementara nama-nama yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026, menjadi forum bagi Kapolri untuk menjelaskan rincian peran tersebut.
Pemaparan Suyudi mencakup empat nama, masa jabatan tertentu, serta rentang waktu tugas Ahrie dan Slamet.
Untuk Slamet, rentang jabatan yang disebut ialah 2021 hingga Oktober 2026 sebagai Kadiv TIK Polri.
Untuk Ahrie, masa tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon berlangsung dari 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026.
Perbedaan tugas yang dijelaskan mencakup persetujuan, penyampaian laporan, instruksi penyadapan, surveillance, dan penghapusan data.
Itulah rangkaian peran yang dipaparkan Kapolri terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh bangsa.
