Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, jika benar terjadi, menunjukkan tekanan konstitusional DPR berjalan efektif.
Guntur juga berpandangan, perjuangan sejumlah anggota DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat atau HMP tidak berlangsung tanpa hasil.
Namun, kabar pengunduran diri itu belum dapat dipastikan secara resmi. Guntur meminta masyarakat menunggu keterangan dari pihak terkait.
Hingga Kamis, 12 November, informasi tersebut baru dibenarkan Budi Arie. Istana dan Gibran belum menyampaikan pernyataan resmi.
“ HMP tidak sia-sia. Justru sebaliknya. Kalau benar Gibran mundur, itu menunjukkan tekanan konstitusional dari DPR bekerja. Padahal kemarin masih sesumbar mau ‘fight’,” kata Guntur kepada wartawan.
Pernyataan Guntur tersebut disampaikan dengan syarat kabar pengunduran diri Gibran terbukti benar. Ia belum menyebut bahwa keputusan itu sudah resmi.
Menurut Guntur, kemungkinan mundurnya Gibran dapat menjadi tanda bahwa langkah DPR memberi tekanan melalui jalur konstitusional.
Ia mengaitkan penilaian itu dengan perjuangan sejumlah anggota DPR yang menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Dengan demikian, menurutnya, HMP tidak dapat dianggap sia-sia apabila pengunduran diri tersebut benar terjadi.
Meski begitu, sikap Guntur tetap bergantung pada kepastian informasi. Ia meminta publik tidak mendahului pernyataan resmi dari Istana atau Gibran.
Poin penting sejauh ini: kabar pengunduran diri belum dikonfirmasi Istana maupun Gibran, sementara Budi Arie disebut telah membenarkannya.
Keterangan tersebut penting karena pembahasan mengenai akibat politik dan proses pengisian jabatan masih bersifat kondisional.
Guntur menyampaikan pula bahwa pengunduran diri Wakil Presiden, apabila terjadi, akan membawa konsekuensi mengenai pengisian jabatan.
Ia mengingatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR harus mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden paling lambat 60 hari.
Batas waktu tersebut, menurut Guntur, mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Proses penentuan pengganti, lanjutnya, harus mengikuti ketentuan konstitusi. Pengisian jabatan tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyimpang.
Calon pengganti harus berasal dari dua nama yang diajukan Presiden. Pemilihannya, kata Guntur, juga perlu berlangsung secara transparan.
Bagi sobat pembaca, hal yang ditekankan Guntur bukan hanya kemungkinan pergantian pejabat, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan konstitusi.
Ia menyatakan pengunduran diri, jika benar terjadi, tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang sebelumnya mencuat.
Guntur secara khusus menyebut putusan Mahkamah Agung mengenai suket ijazah tetap berdiri meskipun terjadi pengunduran diri.
Karena itu, ia menilai proses hukum pidana tetap perlu berjalan. Proses tersebut tidak bergantung pada berakhirnya dinamika politik.
“Kalau pun proses politik selesai di DPR-MPR, proses pidananya harus tetap jalan,” tegas Guntur.
Ia memisahkan dua hal dalam pernyataannya: proses politik di DPR dan MPR serta proses pidana yang menurutnya perlu berlanjut.
Dengan begitu, kemungkinan berakhirnya tahapan politik tidak otomatis menutup proses hukum pidana, sebagaimana ditegaskan Guntur.
PDI Perjuangan, kata Guntur, menghormati keputusan pribadi Gibran apabila ia benar memilih mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Namun, partai tersebut mengingatkan bahwa pengisian posisi Wakil Presiden berikutnya harus tetap mengikuti ketentuan konstitusi.
Guntur mengatakan perjuangan partainya sejak awal bukan ditujukan kepada sosok tertentu, melainkan pada tegaknya konstitusi.
“Yang kami perjuangkan sejak awal bukan soal orangnya, tapi tegaknya konstitusi. Kalau hasilnya Gibran mundur, konstitusi tetap menang,” pungkasnya.
Peta informasi: kabar pengunduran diri masih menunggu kepastian resmi; Budi Arie disebut membenarkan, sedangkan Istana dan Gibran belum memberikan pernyataan.
Jika pengunduran diri terkonfirmasi, Guntur menyebut MPR memiliki batas paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan.
Ia juga mengingatkan, dua calon pengganti harus diajukan Presiden dan pemilihan perlu dilaksanakan secara transparan serta sesuai konstitusi.
Sementara itu, menurut Guntur, proses pidana mengenai persoalan yang mencuat tetap perlu berjalan terlepas dari perkembangan politik.
Seluruh pandangan tersebut disampaikan Guntur dalam konteks kabar yang belum mendapat konfirmasi resmi dari Istana maupun Gibran.
Karena itu, ia meminta masyarakat menunggu kepastian sebelum menyimpulkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden benar-benar terjadi.
