Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 87,98 persen. Pemerintah pun mendorong percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.
Rencana itu diumumkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian ATR/BPN dalam Rakortas di Jakarta Pusat, Rabu, 11 November 2026.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, lahan baku sawah (LBS) non-LP2B dapat dimanfaatkan untuk keperluan nonpertanian secara terbatas.
Ia menjelaskan, lahan yang dilindungi tidak boleh dialihfungsikan. Peta kawasan tersebut nantinya akan diunggah ke aplikasi Bhumi agar informasinya transparan.
Nusron menyebut, 13 persen LBS yang tidak ditetapkan sebagai LP2B dapat diarahkan menjadi pola ruang selain tanaman pangan, dengan ketentuan khusus.
Sementara itu, menurut Nusron, tersisa 4 persen dari 7,4 juta hektare LBS non-LP2B yang tersedia untuk dialihfungsikan.
Pemanfaatan terbatas itu harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, jaringan irigasi, serta pengaturan sempadan jaringan irigasi.
Pemerintah sedang merancang aturan penggunaan alokasi 4 persen agar pemanfaatannya tidak sembarangan. Nusron menyebut beberapa jenis fasilitas yang dipertimbangkan.
Contoh yang disampaikan meliputi fasilitas umum, terminal, bandara, jalan, sekolah, pesantren, dan sekolah rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kementeriannya akan menyiapkan Peta Jasa Lingkungan Hidup untuk menjaga keselamatan sesuai ekologi.
