Pemerintah mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras di berbagai daerah melalui kerja bersama Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG.
Di Sulawesi Selatan, penyaluran sekaligus pemantauan dilakukan di Kabupaten Bone dan Kota Makassar pada Jumat, 13 November 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan perlindungan sosial sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional bagi masyarakat.
Program yang menjadi bagian agenda Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan kepada sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat.
Cakupan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap daya beli masyarakat dan pemerataan akses pangan bagi kelompok yang membutuhkan.
Di Kabupaten Bone, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, terlibat langsung dalam kegiatan penyaluran bantuan.
Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG memantau penyaluran di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Pemantauan di Makassar menjangkau sekitar 1.600 penerima manfaat, menurut informasi mengenai kegiatan pada hari tersebut.
Untuk skala nasional, pemerintah mengalokasikan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi setiap keluarga penerima.
Alokasi itu berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026, sehingga total bantuan beras mencapai 30 kilogram per keluarga.
Skema tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan pangan yang melibatkan Bapanas sebagai pengarah kebijakan pangan.
Adapun BULOG menjalankan tugas penyaluran di lapangan, agar bantuan pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat penerima.
Kedua lembaga bekerja dalam rangkaian program yang menekankan ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah mengoptimalkan cadangan pangan nasional.
Upaya itu, menurut Amran, ditujukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan serta harga beras.
Dalam pernyataan sebelumnya, Amran menyebut stok beras nasional yang kuat menjadi modal bagi intervensi pangan pemerintah.
Ia menyampaikan bahwa dukungan stok diperlukan saat pemerintah menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika geopolitik global.
“Beras harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini siaga waspada, namun Indonesia insya Allah aman. Pangan kita kuat, apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan program lainnya,” tegas Amran.
Amran juga menyebut luasnya cakupan program bantuan sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan dukungan ekonomi.
Pada November 2026, Cadangan Beras Pemerintah tercatat mencapai sekitar 4,5 juta ton.
Menurut pemerintah, cadangan tersebut menjadi landasan pasokan untuk mendukung kelanjutan bantuan dan menjaga kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
Dalam pernyataan resminya sebelumnya, Amran mengaitkan program tersebut dengan perhatian Presiden Prabowo kepada masyarakat.
“Ini merupakan bentuk kecintaan Bapak Presiden Prabowo kepada rakyat. Beliau ingin 33,24 juta keluarga yang memang membutuhkan bantalan ekonomi, itu menjadi prioritas pemerintah, agar setiap bulan kebutuhan berasnya dapat terpenuhi,” ujar Amran.
Angka penerima dalam pernyataan itu disebut sebanyak 33,24 juta keluarga, sementara cakupan program secara umum disebut sekitar 33,2 juta keluarga.
Bagi sobat pembaca, data tersebut menunjukkan sasaran program bantuan beras yang dibahas dalam keterangan pemerintah.
Penyaluran bulanan dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan beras keluarga penerima selama periode bantuan Oktober hingga Desember.
Di tingkat nasional, pemerintah mengalokasikan beras dalam jumlah 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat setiap bulan.
Jika dihitung untuk tiga bulan, penerima memperoleh alokasi total sebanyak 30 kilogram beras selama periode tersebut.
Di Sulawesi Selatan, kegiatan di Bone dan Makassar memperlihatkan keterlibatan Bapanas serta BULOG dalam pelaksanaan program.
Kehadiran Menteri Pertanian di Bone dan pemantauan pimpinan BULOG di Makassar menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.
Informasi penyaluran Makassar menyebut sekitar 1.600 penerima manfaat, sedangkan angka nasional mencakup puluhan juta keluarga.
Pemerintah menghubungkan bantuan beras dengan perlindungan sosial, daya beli masyarakat, dan pemerataan akses pangan.
Bapanas mengarahkan kebijakan pangan, sementara BULOG menjalankan distribusi langsung kepada penerima di lapangan.
Keterangan pemerintah juga menyebut penguatan stok beras sebagai dukungan bagi penyaluran bantuan dan stabilitas pasokan.
Besaran cadangan pada November 2026 yang disampaikan Amran mencapai sekitar 4,5 juta ton.
Program bantuan ini berlangsung di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika geopolitik global yang disebut Amran.
Ia turut menyampaikan bahwa stok beras nasional berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah, dalam pernyataan sebelumnya.
Dengan demikian, penyaluran bantuan di Sulawesi Selatan menjadi bagian dari program nasional yang menyasar keluarga penerima manfaat.
Kegiatan di dua wilayah tersebut melibatkan penyaluran langsung dan pemantauan, dengan peran pemerintah pusat dan BULOG.
