Pengamat politik Ujang Komarudin menilai keinginan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden belum menunjukkan keseriusan.
Menurut Ujang, belum ada surat pengunduran diri yang ditandatangani Gibran dan disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Karena itu, ia menilai pernyataan mundur tersebut belum dapat dipandang sebagai pengunduran diri yang telah direalisasikan.
Ujang menyampaikan pandangannya kepada Disway pada Rabu, 11 November 2026. Ia menyoroti pernyataan Gibran yang ingin mundur, tetapi juga menyatakan siap berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Bagi Ujang, kedua sikap itu menunjukkan adanya perbedaan antara pernyataan politik dan tindakan resmi untuk melepas jabatan.
Ia mengatakan penilaiannya bertumpu pada ada atau tidaknya dokumen pengunduran diri yang telah ditandatangani Gibran.
Surat tersebut, menurut Ujang, perlu diajukan kepada MPR. Tanpa dokumen itu, ia menilai Gibran belum resmi mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden.
Ujang juga menyoroti proses hak menyatakan pendapat yang diusulkan anggota DPR dan telah masuk ke pimpinan parlemen.
Proses politik tersebut, menurutnya, dapat berujung pada pemakzulan. Ia melihat proses di parlemen dan wacana pengunduran diri berjalan beriringan.
Di satu sisi, Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur. Di sisi lain, proses politik yang dibahas di parlemen tetap berjalan.
Ujang menilai kondisi tersebut membuat wacana pengunduran diri belum disertai langkah yang memastikan jabatan itu benar-benar dilepas.
Ia menggambarkan sikap tersebut sebagai pengunduran diri yang belum sepenuhnya dilakukan. Dalam pandangannya, pernyataan mundur itu masih bersyarat.
“Jadi saya melihat ingin mundur itu pernyataan politik ya yang belum direalisasikan yang di jalankan oleh Gibran,” kata Ujang kepada Disway.
Ujang juga menyampaikan bahwa kesiapan Gibran menempuh jalur PTUN menjadi bagian dari hal yang ia soroti.
Pernyataan siap berjuang melalui pengadilan itu, menurut Ujang, berjalan bersamaan dengan keinginan Gibran untuk mundur.
Namun, ia kembali menekankan bahwa kepastian pengunduran diri perlu dilihat dari dokumen resmi yang ditandatangani dan disampaikan kepada MPR.
Selama surat tersebut belum ada, Ujang berpandangan bahwa status pengunduran diri Gibran belum dapat dinyatakan resmi.
Penilaian Ujang itu muncul saat proses hak menyatakan pendapat di DPR juga menjadi perhatian.
Usulan anggota DPR tersebut telah masuk ke pimpinan parlemen. Ujang menilai proses itu berpotensi berujung pada pemakzulan.
Dengan demikian, menurut pengamat tersebut, dua hal berlangsung bersamaan: pernyataan Gibran tentang mundur dan proses politik di parlemen.
Ia menyebut situasi itu sebagai mundur “setengah hati” dan menilai keputusan tersebut belum terlaksana sepenuhnya.
“ Saya melihat ini mundurnya setengah hati gitu mundurnya bersyarat. Ahirnya ya belum mundur,” tuturnya.
Bagi sobat yang mengikuti perkembangan ini, inti penilaian Ujang terletak pada belum adanya surat pengunduran diri resmi.
Selama belum ada dokumen yang ditandatangani Gibran dan diajukan kepada MPR, Ujang menyebut pengunduran diri tersebut belum resmi.
