Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.
Meski laporan tersebut sudah diterima, pimpinan belum menetapkan jadwal pembahasan atau keputusan akhir terkait usulan yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan menyampaikan keterangan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah DPR membuka kembali masa persidangan.
Usulan tersebut berkembang di tengah sorotan terhadap persoalan ijazah Gibran, yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul putusan MA dan MK.
Namun, Puan belum menyatakan bahwa DPR telah menyetujui usulan itu ataupun memastikan bagaimana prosesnya akan berjalan.
Ia menegaskan bahwa setiap tindak lanjut harus mengikuti mekanisme hukum serta ketentuan konstitusi yang berlaku.
Bagi pimpinan DPR, laporan pengumpulan tanda tangan menjadi salah satu hal yang perlu diproses, bukan keputusan final mengenai usulan tersebut.
Puan mengatakan pimpinan akan menelaah laporan setelah pembukaan masa persidangan, sembari menghimpun pandangan dari berbagai unsur di DPR.
Menurutnya, masukan dari fraksi dan komisi diperlukan sebelum pimpinan menentukan langkah lanjutan dalam menanggapi aspirasi yang sudah diterima.
Pimpinan DPR juga menerima sejumlah masukan selama masa reses, baik melalui fraksi maupun anggota fraksi.
Aspirasi itu, kata Puan, membahas pilihan langkah yang dapat ditempuh DPR serta mekanisme yang mungkin digunakan.
Puan tidak merinci siapa saja anggota yang mengumpulkan tanda tangan ataupun berapa jumlah tanda tangan yang telah terkumpul.
Ia juga belum menyebut fraksi mana yang menyampaikan dukungan atau memberikan masukan mengenai Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Karena itu, perkembangan yang disampaikan sejauh ini terbatas pada penerimaan laporan dan rencana pimpinan mendengarkan masukan lebih dulu.
Saat ditanya kemungkinan pembahasan pada masa sidang kali ini, Puan kembali menekankan perlunya mendengar seluruh masukan yang dihimpun.
Ia tidak memberikan kepastian kapan pimpinan DPR akan menyampaikan tindak lanjut atau mengambil keputusan terkait laporan tersebut.
Puan mengatakan pimpinan akan memproses laporan dan mendengarkan masukan sebelum menentukan langkah yang akan ditempuh.
Dengan demikian, proses berikutnya masih menunggu pembahasan internal setelah masa persidangan dibuka kembali.
Pernyataan Puan menempatkan keputusan pada mekanisme DPR dan konstitusi, bukan pada kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ia menegaskan DPR harus taat pada konstitusi dalam menangani usulan yang berkaitan dengan penggunaan hak parlemen.
Wacana ini berkaitan dengan Hak Menyatakan Pendapat, salah satu hak DPR yang disebut dalam laporan pengumpulan tanda tangan.
Puan belum menjelaskan secara rinci tahapan yang akan dijalankan, karena pimpinan masih harus mempelajari masukan yang masuk.
Ia juga belum menyampaikan apakah laporan itu akan dibahas dalam agenda tertentu pada masa persidangan yang baru dibuka.
Dalam keterangannya, Puan menyebut pimpinan perlu mendengarkan fraksi, komisi, serta aspirasi yang telah diterima ketika masa reses.
Masukan tersebut akan menjadi bahan bagi pimpinan sebelum mengambil langkah lanjutan, tanpa adanya kepastian keputusan saat ini.
Informasi sejauh ini menunjukkan belum ada keputusan akhir pimpinan DPR mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.
Ringkasan informasi:
Perkara: Usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran
Perkembangan: Pimpinan DPR menerima laporan pengumpulan tanda tangan
Langkah berikutnya: Mendengarkan masukan fraksi dan komisi
Kepastian jadwal: Belum disampaikan Puan
Puan menyampaikan keterangannya seusai sidang paripurna pembukaan masa persidangan setelah DPR menjalani masa reses.
Ia menyatakan pimpinan akan memproses laporan dan masukan terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan tindak lanjut.
Belum adanya kepastian waktu membuat perhatian kini tertuju pada proses yang akan ditempuh pimpinan DPR.
Meski begitu, Puan tidak menyebut bahwa pembahasan telah dimulai atau bahwa usulan tersebut sudah memperoleh persetujuan parlemen.
Ia hanya memastikan laporan telah diterima dan proses selanjutnya akan memperhatikan masukan serta aturan konstitusi.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada langkah pimpinan setelah mendengar pandangan dari fraksi dan komisi di DPR.
