Permohonan perlindungan enam saksi membawa perhatian baru pada penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting Indonesia.
Para saksi meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di tengah penanganan perkara oleh Bareskrim Polri.
Ketua LPSK Achmadi membenarkan bahwa lembaganya menerima permohonan tersebut. Saat ini, permintaan itu masih menjalani proses penelaahan.
Achmadi menyampaikan, penelaahan dimulai sejak 6 November 2026. LPSK belum menetapkan bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada para pemohon.
Lembaga itu perlu memeriksa sejumlah aspek sebelum mengambil keputusan. Penilaian mencakup kondisi para saksi dan kebutuhan perlindungan masing-masing.
Pertimbangan LPSK antara lain meliputi tingkat ancaman yang mungkin dihadapi para saksi. Kerentanan pemohon juga akan dicermati dalam proses tersebut.
Selain menilai ancaman, LPSK akan mempertimbangkan bentuk perlindungan yang paling sesuai. Langkah ini disesuaikan dengan situasi khusus yang dihadapi para saksi.
“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Pernyataan itu disampaikan Achmadi di Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia menjelaskan, permohonan akan ditelaah secara menyeluruh sebelum ada keputusan.
Salah satu hal yang diperiksa adalah pentingnya keterangan para saksi bagi pengungkapan perkara. LPSK juga memperhatikan keadaan khusus saksi maupun korban.
Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada tingkat ancaman. LPSK turut memeriksa seberapa besar keterangan pemohon dibutuhkan dalam proses penyidikan.
Untuk menangani permohonan itu, LPSK berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri. Penyidik tersebut menangani perkara dugaan penyadapan ilegal.
Koordinasi diperlukan agar perlindungan yang diberikan sesuai kebutuhan para saksi. LPSK juga mempertimbangkan agar langkah tersebut tidak mengganggu penegakan hukum.
Bagi sobat pembaca yang mengikuti perkara ini, penting dicatat bahwa permohonan masih ditelaah. LPSK belum mengumumkan keputusan perlindungan.
Achmadi menyebut proses penelaahan mengacu pada Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026.
Undang-undang tersebut mengatur Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua pasal itu menjadi dasar yang disebut Achmadi dalam proses pemeriksaan permohonan.
LPSK juga akan mengikuti perkembangan penanganan perkara. Jumlah pemohon perlindungan berpeluang bertambah seiring perkembangan penyidikan, menurut keterangan lembaga tersebut.
Sementara itu, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan.
Perkara itu juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik serta akses ilegal. Penetapan tersangka tersebut telah dilakukan sebelum perkembangan permohonan perlindungan enam saksi.
Ringkasan informasi: Enam saksi mengajukan perlindungan kepada LPSK, sementara Bareskrim Polri menyidik dugaan penyadapan ilegal dan menetapkan empat tersangka.
LPSK masih menelaah permohonan yang diterima sejak 6 November 2026. Pemeriksaan meliputi ancaman, kerentanan, kebutuhan keterangan, dan situasi para pemohon.
Dalam keterangannya, Achmadi menekankan pentingnya rasa aman bagi saksi. Pemberian perlindungan mempertimbangkan kerentanan serta keseriusan tindak pidana yang sedang ditangani.
Koordinasi antara LPSK dan penyidik Bareskrim menjadi bagian dari penanganan permohonan. Tujuannya, perlindungan tetap sejalan dengan proses hukum yang berjalan.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, proses penelaahan masih berlangsung. Perkembangan penyidikan dapat memengaruhi jumlah saksi yang mengajukan permohonan kepada LPSK.
